Banyak "Jebakan Batman" di DIM Pemerintah

Kompas.com - 12/05/2011, 12:32 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) DPR RI mempertanyakan dihapusnya sekitar 143 poin dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah yang baru. Anggota Pansus Rieke Dyah Pitaloka meminta pemerintah menjelaskan alasannya menghilangkan DIM sebanyak itu, termasuk bagian definisi dari BPJS. 

Menurutnya, penghilangan banyak poin memungkinkan banyaknya "jebakan batman" dalam DIM versi pemerintah. "Di DIM baru, definisi BPJS-nya di sini kan dihapus. Saya jadi bingung. BPJS menurut pemerintah gimana karena definisinya tak ada. Kalau pinjam bahasa anak sekarang, banyak 'jebakan batman' dalam DIM ini sehingga hanya tersisa dalam 24 pasal saja," katanya dalam rapat kerja Pansus dengan delapan menteri di Gedung DPR RI, Kamis (12/5/2011). Ia tidak mengelaborasi lebih jauh soal "jebakan batman" yang dimaksudnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah telah merevisi DIM dan menghasilkan 263 DIM baru, di antaranya 19 DIM dengan tanggapan tetap, 22 DIM dengan perubahan redaksional, 25 DIM dengan perubahan substansi, 143 DIM dihapus, dan 55 DIM penambahan substansi. 

Rieke mencatat pula dalam kerangka DIM, ada tujuh bab yang dihapus, terdiri dari bab 2,5,6,8,11,14,dan 15. Politisi PDI-P ini meminta penjelasan dari pemerintah menghapus dan menambah beberapa bab lain, tapi tidak substantif. 

"Kami butuh klarifikasi. Apakah UU No. 10/2004 tentang tata cara peraturan per-UU-an sudah direvisi atau belum. Karena kalau di catatan saya belum ada revisi. Saya tak akan masuk DIM satu per satu. Tapi apa sesungguhnya definisi pemerintah soal BPJS dan pemahamanan terkait SJSN, apakah sama dengan bantuan sosial dan sistem jaminan sosial yang sekarang?" katanya kemudian.

Pembahasan RUU BPJS terkatung-katung sekian tahun. RUU ini mengatur soal pelaksanaan jaminan sosial yang selama ini dilakukan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), keempat badan tersebut harus mentransformasikan diri menjadi BPJS paling lama lima tahun sejak UU SJSN disahkan. Dengan demikian, tenggat penyelesaian RUU BPJS seharusnya selesai pada 19 Oktober 2009.

UU No 40/2004 tentang SJSN merupakan amanat Pasal 28h Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat belum menikmati SJSN karena pemerintah tak kunjung menyusun RUU BPJS, 11 peraturan pemerintah, dan 10 peraturan presiden sebagai landasan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    Nasional
    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Nasional
    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Nasional
    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Nasional
    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Nasional
    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Nasional
    Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Nasional
    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Nasional
    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Nasional
    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    Nasional
    Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

    Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

    Nasional
    Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

    Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

    Nasional
    Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

    Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.