Pemerintah Jelaskan Poin RUU BPJS

Kompas.com - 12/05/2011, 12:00 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) menggelar rapat kerja pertama kalinya dalam masa sidang ini, Kamis (12/5/2011), bersama para menteri yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal pembahasan RUU ini. DPR dan pemerintah akan segera membahas jadwal pembahasan RUU dalam 44 hari kedepan serta daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah yang baru diserahkan Senin (9/5/2011) lalu.

Dari delapan menteri, hanya tujuh menteri yang hadir, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri PAN EE Mangindaan, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Menteri Kesehatan Wndang Sri Sedyaningsih tidak tampak dan hanya diwakili salah satu dirjennya.

Rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua Pansus BPJS Ahmad Nizar Shihab ini dibuka jam 11.00 dengan agenda penjelasan pemerintah atas DIM RUU BPJS yang baru.

"Kita belum akan bicara pengesahan DIM, kita beri kesempatan pemerintah untuk menjelaskan," katanya.

Menkeu Agus Martowardojo sebagai "kapten" pemerintah dalam pembahasan RUU ini mengatakan, pemerintah telah merevisi DIM dan mengajukan kembali 263 DIM yang siap dibahas dengan DPR. Dari DIM sebelumnya, ada 143 DIM yang dihapus, dan 55 DIM yang ditambahkan. Revisi ini, lanjutnya, didasarkan pada hukum yang kuat dan teruji serta bisa berfungsi efektif.

"Setelah mendalami pasal demi pasal, dalam naskah yang disusun DPR, perlu penyesuaian agar selaras dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah berpendapat RUU BPJS harus dijaga konsistensinya dengan UU SJSN," ungkapnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini pun menyebutkan bahwa ada tiga hal mendasar bagi pemerintah dalam membahas pasal RUU BPJS, di antaranya pemerintah memahami aturan ini sebagai turunan UU SJSN sehingga tak perlu memuat ketentuan yang sudah ada di UU SJSN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Agus mengatakan bahwa pembahasan RUU BPJS tak dapat dipisahkan dari kerangka SJSN yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan berbagai program jaminan sosial yang sebagian bersinggungan dengan RUU BPJS.

"Jadi perlu dilihat harmonisasi dan penyelarasan," tandasnya.

DPR dan pemerintah hanya memiliki sisa waktu 44 hari untuk menyelesaikan pembahasan RUU BPJS. Jika tak rampung, maka RUU ini akan diwariskan kepada DPR periode berikutnya, 2014-2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

    Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

    Nasional
    Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

    Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

    Nasional
    UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

    UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

    Nasional
    Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

    Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

    Nasional
    Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

    Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

    Nasional
    Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

    Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

    Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

    Nasional
    Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

    Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

    Nasional
    Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

    Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

    Nasional
    Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

    Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

    Nasional
    Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

    Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

    Nasional
    Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

    Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

    Nasional
    Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

    Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.