Pemerintah Siap Berunding soal RUU BPJS

Kompas.com - 11/05/2011, 20:38 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah siap berunding dengan DPR untuk mendapatkan badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS yang ideal. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang BPJS DPR bakal bertemu pemerintah dalam rapat pembahasan RUU BPJS perdana di Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Rabu (11/5/2011) di Jakarta, mengatakan, pemerintah akan membahas RUU BPJS bersama DPR.

Agus menolak menjawab lebih rinci berkait sikap pemerintah terhadap RUU BPJS. Menkeu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) adalah koordinator pembahasan RUU BPJS dari pemerintah.

Keduanya dinilai paling mengerti batasan jaminan sosial yang bisa diberikan pemerintah agar kesinambungan ekonomi tetap berjalan. Pemerintah ingin agar BPJS berjumlah lebih dari satu dan tidak berbadan hukum publik wali amanat.

Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU BPJS, pemerintah mengusulkan pembentukan dua BPJS, yakni BPJS kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian serta BPJS pensiun dan hari tua. Kedua BPJS akan menjalankan jaminan sosial sesuai klasifikasi mereka.

Pembentukan BPJS baru dimungkinkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapun empat badan usaha milik negara (BUMN) penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada, yaitu PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero), tetap beroperasi sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU SJSN.

Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (Sekjen KAJS) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, mengatakan, dalam RUU BPJS harus dicantumkan pula penetapan dan pengaturan. KAJS menolak BPJS berbadan hukum perseroan terbatas atau BUMN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Badan hukum BPJS adalah publik wali amanat dan multi-BPJS, bukan single (tunggal)," ujar Iqbal.

Secara terpisah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Allgaf meminta DPR tidak memaksakan harus BPJS tunggal, yang bermakna meleburkan BUMN penyelenggara jaminan sosial yang ada. Menurut Latief, reformasi jaminan sosial dengan mengutamakan BPJS sangat aneh dan tidak lazim, apalagi memaksakan pembongkaran BPJS yang ada.

Menurut Latief, reformasi jaminan sosial biasanya bertolak dari cakupan, desain program, kapasitas fiskal, dan tata kelola. Negara yang memiliki banyak BPJS, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, memilih memperluas cakupan perlindungan dengan membentuk BPJS baru.

"Jika DPR tetap mengejar kepentingan populis dan mengabaikan aspek teknis, maka hal itu justru akan memperburuk reformasi jaminan sosial," ujar Latief.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.