Miliaran Rupiah untuk IT DPR

Kompas.com - 11/05/2011, 09:45 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi DPR tak sedikit. Peneliti Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam, mengungkapkan, dalam pos anggaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010 terdapat anggaran sebesar Rp 9,75 miliar, yang terdiri dari biaya pemeliharaan website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id  senilai Rp 1,3 miliar. 

Akan tetapi, apa yang tersaji dalam situs informasi DPR masih menuai kritik. Selain substansi yang dinilai tidak informatif, proteksi situs dan penyediaan akun e-mail resmi bagi anggota Dewan juga masih dipertanyakan.

Selain itu, berdasarkan catatan IBC, terdapat pula pos anggaran pengembangan sistem informasi (IT) dengan total anggaran Rp 9,35 miliar. Pecahan dari anggaran ini adalah:

1. Pembangunan dan pengembangan IT: 
- belanja honor Rp 491,73 juta 
- belanja barang operasional Rp 206,25 juta 
- belanja bahan Rp 174,24 juta

2. Seminar dan lokakarya: 
- anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 35,38 juta 
- perjalanan dinas luar negeri Rp 226,35 juta 
- belanja jasa Rp 207 juta 
- belanja barang Rp 7,92 juta 
- belanja modal, peralatan, dan mesin Rp 6,6 miliar 
- belanja modal fisik lainnya Rp 1,34 miliar

Menurut Roy, dalam proses penganggaran di kesekjenan, Badan Urusan Rumah Tangga DPR seharusnya menetapkan standar. "Jadi jelas apa yang mau dibeli, sesuai dengan kebutuhan anggota Dewan. Penganggaran DPR dan pengadaan oleh Setjen harus mendukung tiga fungsi parlemen," kata Roy.

Ia juga meminta BPK membuka hasil audit terhadap pengelolaan anggaran di DPR, khususnya tahun 2009-2010. Pada hasil audit 2007-2008 terdapat status disclaimer dalam laporan perjalanan dinas DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk audit tahun 2010, tidak ada statement BPK, seolah semuanya baik-baik saja. Kita tidak tahu apakah mereka mengaudit atau tidak. BPK penting melakukan audit sebagai lembaga kontrol keuangan negara," ujar Roy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

    Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

    Nasional
    Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

    Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

    Nasional
    Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

    Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

    Nasional
    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Nasional
    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Nasional
    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    Nasional
    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Nasional
    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Nasional
    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Nasional
    'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    "Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    Nasional
    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Nasional
    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Nasional
    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.