Sekjen DPR: Silakan Lihat Situs Kemkeu

Kompas.com - 10/05/2011, 16:10 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh mempersilakan masyarakat untuk mengunjungi situs Kementerian Keuangan, www.depkeu.go.id, untuk mengetahui biaya kunjungan kerja ke luar negeri para anggota Dewan. Pernyataannya ini merespons kritik masyarakat yang menilai DPR tak transparan dalam memublikasikan besaran anggaran yang dihabiskan untuk membiayai kegiatan studi banding. Menurut Nining, tidak ada yang ditutup-tutupi terkait biaya perjalanan anggota Dewan.

"Sebetulnya sudah terbuka lho kalau teman-teman ingin buka internetnya. Biaya kunjungan kerja juga sudah ada karena itu, kan, ditentukan dari Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Penganggaran dan sudah kami publish semua. Itu sudah ada. Situsnya di depkeu.go.id," ujar Nining di ruang kerjanya, Gedung Setjen DPR, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

Menurut Nining, untuk tahun 2011, biaya studi banding dalam rangka tugas pengawasan dan legislasi yang diajukan komisi-komisi DPR lebih kurang Rp 125 miliar. Namun, dari biaya yang ditetapkan tersebut belum diketahui berapa besaran anggaran yang sudah terserap. Besaran pemakaian baru diketahui saat melaporkannya pada akhir tahun.

"Kalau tahun 2010, biayanya Rp 107 miliar, cuma terserap atau terpakai Rp 50 miliar, sisanya dikembalikan kepada negara. Tahun ini sesuai dengan usulan dari komisi-komisi ada sekitar Rp 125 miliar. Setelah akhir tahun baru dilihat terserap dan sisanya berapa. Dari beberapa tahun, grafik pemakaiannya terbilang tidak banyak perubahan karena uang yang terserap atau dipakai tidak seluruhnya sebab tidak semuanya memerlukan studi banding sehingga sisa uang dikembalikan kepada negara," ujar Nining.

Menurut Nining, untuk prosedur biaya kunjungan kerja tidak langsung ditetapkan begitu saja, tetapi melalui proses bertahap. Biaya itu sudah dibahas terlebih dahulu oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terkait kebijakan berapa undang-undang yang dibahas dan negara tujuan anggota Dewan melakukan studi banding. Selain itu, juga dengan mengumpulkan usulan dari alat kelengkapan DPR, di antaranya dari komisi dan anggota Dewan.

"Tentu hasil dari BURT dan pengumpulan usulan dari alat kelengkapan ini dilaporkan di sidang paripurna. Nanti akan dibicarakan badan anggaran apakah nanti disetujui. Baru kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan," tukas Nining.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.