Sekjen DPR: Silakan Lihat Situs Kemkeu

Kompas.com - 10/05/2011, 16:10 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh mempersilakan masyarakat untuk mengunjungi situs Kementerian Keuangan, www.depkeu.go.id, untuk mengetahui biaya kunjungan kerja ke luar negeri para anggota Dewan. Pernyataannya ini merespons kritik masyarakat yang menilai DPR tak transparan dalam memublikasikan besaran anggaran yang dihabiskan untuk membiayai kegiatan studi banding. Menurut Nining, tidak ada yang ditutup-tutupi terkait biaya perjalanan anggota Dewan.

"Sebetulnya sudah terbuka lho kalau teman-teman ingin buka internetnya. Biaya kunjungan kerja juga sudah ada karena itu, kan, ditentukan dari Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Penganggaran dan sudah kami publish semua. Itu sudah ada. Situsnya di depkeu.go.id," ujar Nining di ruang kerjanya, Gedung Setjen DPR, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

Menurut Nining, untuk tahun 2011, biaya studi banding dalam rangka tugas pengawasan dan legislasi yang diajukan komisi-komisi DPR lebih kurang Rp 125 miliar. Namun, dari biaya yang ditetapkan tersebut belum diketahui berapa besaran anggaran yang sudah terserap. Besaran pemakaian baru diketahui saat melaporkannya pada akhir tahun.

"Kalau tahun 2010, biayanya Rp 107 miliar, cuma terserap atau terpakai Rp 50 miliar, sisanya dikembalikan kepada negara. Tahun ini sesuai dengan usulan dari komisi-komisi ada sekitar Rp 125 miliar. Setelah akhir tahun baru dilihat terserap dan sisanya berapa. Dari beberapa tahun, grafik pemakaiannya terbilang tidak banyak perubahan karena uang yang terserap atau dipakai tidak seluruhnya sebab tidak semuanya memerlukan studi banding sehingga sisa uang dikembalikan kepada negara," ujar Nining.

Menurut Nining, untuk prosedur biaya kunjungan kerja tidak langsung ditetapkan begitu saja, tetapi melalui proses bertahap. Biaya itu sudah dibahas terlebih dahulu oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terkait kebijakan berapa undang-undang yang dibahas dan negara tujuan anggota Dewan melakukan studi banding. Selain itu, juga dengan mengumpulkan usulan dari alat kelengkapan DPR, di antaranya dari komisi dan anggota Dewan.

"Tentu hasil dari BURT dan pengumpulan usulan dari alat kelengkapan ini dilaporkan di sidang paripurna. Nanti akan dibicarakan badan anggaran apakah nanti disetujui. Baru kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan," tukas Nining.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

Nasional
Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

Nasional
Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Nasional
UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' Versi PCR 2,77 Persen

UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" Versi PCR 2,77 Persen

Nasional
Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.