DPR Sudah "Mati Rasa"

Kompas.com - 10/05/2011, 15:16 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia,  Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mati rasa terhadap kritik keras publik. Hingga saat ini, DPR dinilai tak merespons aspirasi publik yang sebagian besar mendesak mereka memublikasikan hasil kunjungan kerja Dewan ke luar negeri yang dilakukan selama ini.

"Sebenarnya ini bukan persoalan baru lagi mereka (anggota DPR) seperti ini. Sudah lama mereka melakukan studi tersebut tanpa proses mekanisme transparansi yang jelas," ujar Burhanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (10/5/2011).

Burhanuddin menuturkan, DPR hasil Pemilu 1999 (masa bakti 1999-2004) tercatat melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri, lalu jumlah tersebut meningkat pada DPR hasil Pemilu 2004 (masa bakti 2004-2009), dan terus meningkat pada DPR periode saat ini (2009-2014). Namun, dari banyaknya perjalanan tersebut, hasil yang diungkapkan kepada publik dapat dihitung dengan jari.

"Kalau begitu, kan ujung-ujungnya dapat dikatakan kunjungan kerja itu tidak lebih dari kedok untuk menutupi nafsu pelesiran mereka saja," kata dosen UIN Syarif Hidayatullah ini.

Burhanuddin menambahkan, tak ada korelasi positif antara kinerja legislasi dan hasil studi banding. Padahal, studi ke luar negeri dilakukan dalam rangka penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang. Ia mencontohkan, pada tahun 2010 DPR menargetkan pengesahan sebanyak 70 RUU. Kenyataannya, hanya tercapai 7 RUU yang mampu disahkan menjadi UU pada tahun tersebut.

Selain itu, lanjutnya, produk-produk UU yang dihasilkan pun masih banyak yang bermasalah. "Lalu, dalam hal budgeting juga. Ada dana miliaran rupiah, tapi tidak jelas untuk apa dana tersebut karena tidak ada transparansi," tuturnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar agenda studi banding dihentikan terlebih dahulu, sampai ada proses dan mekanisme transparasi yang jelas. Misalnya, dalam hal moratorium studi banding DPR. Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan untuk mengevaluasi tentang urgensi studi banding tersebut, tidak hanya sekadar menentukan hasil-hasil yang tepat dalam studi banding tersebut. Selain itu, pada sidang paripurna, pembahasan mekanisme studi banding pun tidak harus ditutupi-tutupi.

Menurut Burhanuddin, masyarakat juga harus mengetahui apa yang dibicarakan dan disusun dalam pembahasan tersebut. "Agar konsep dan urgensinya jelas dan mekanisme transparansi juga harus clear. Jadi, jangan sampai ada lagi, misalnya, anggota DPR melakukan studi banding ke Afrika Selatan untuk mempelajari bagaimana pramuka di sana," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Nasional
    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.