DPR Sudah "Mati Rasa"

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia,  Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mati rasa terhadap kritik keras publik. Hingga saat ini, DPR dinilai tak merespons aspirasi publik yang sebagian besar mendesak mereka memublikasikan hasil kunjungan kerja Dewan ke luar negeri yang dilakukan selama ini.

"Sebenarnya ini bukan persoalan baru lagi mereka (anggota DPR) seperti ini. Sudah lama mereka melakukan studi tersebut tanpa proses mekanisme transparansi yang jelas," ujar Burhanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (10/5/2011).

Burhanuddin menuturkan, DPR hasil Pemilu 1999 (masa bakti 1999-2004) tercatat melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri, lalu jumlah tersebut meningkat pada DPR hasil Pemilu 2004 (masa bakti 2004-2009), dan terus meningkat pada DPR periode saat ini (2009-2014). Namun, dari banyaknya perjalanan tersebut, hasil yang diungkapkan kepada publik dapat dihitung dengan jari.

"Kalau begitu, kan ujung-ujungnya dapat dikatakan kunjungan kerja itu tidak lebih dari kedok untuk menutupi nafsu pelesiran mereka saja," kata dosen UIN Syarif Hidayatullah ini.

Burhanuddin menambahkan, tak ada korelasi positif antara kinerja legislasi dan hasil studi banding. Padahal, studi ke luar negeri dilakukan dalam rangka penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang. Ia mencontohkan, pada tahun 2010 DPR menargetkan pengesahan sebanyak 70 RUU. Kenyataannya, hanya tercapai 7 RUU yang mampu disahkan menjadi UU pada tahun tersebut.

Selain itu, lanjutnya, produk-produk UU yang dihasilkan pun masih banyak yang bermasalah. "Lalu, dalam hal budgeting juga. Ada dana miliaran rupiah, tapi tidak jelas untuk apa dana tersebut karena tidak ada transparansi," tuturnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar agenda studi banding dihentikan terlebih dahulu, sampai ada proses dan mekanisme transparasi yang jelas. Misalnya, dalam hal moratorium studi banding DPR. Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan untuk mengevaluasi tentang urgensi studi banding tersebut, tidak hanya sekadar menentukan hasil-hasil yang tepat dalam studi banding tersebut. Selain itu, pada sidang paripurna, pembahasan mekanisme studi banding pun tidak harus ditutupi-tutupi.

Menurut Burhanuddin, masyarakat juga harus mengetahui apa yang dibicarakan dan disusun dalam pembahasan tersebut. "Agar konsep dan urgensinya jelas dan mekanisme transparansi juga harus clear. Jadi, jangan sampai ada lagi, misalnya, anggota DPR melakukan studi banding ke Afrika Selatan untuk mempelajari bagaimana pramuka di sana," katanya.