Anggota DPR,Berani Terima Tantangan Ini?

Kompas.com - 10/05/2011, 14:43 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk kesekian kalinya, kegiatan studi banding ke luar negeri yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan kritik keras. Akan tetapi, sekeras apa pun kritik yang dilayangkan, tak membuat lembaga perwakilan rakyat itu menggugurkan sejumlah rencana kunjungan kerja yang menghabiskan miliaran uang negara. Hasilnya? DPR berdalih tak punya kewajiban untuk memublikasikannya.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, kegiatan studi banding selama ini hanya "plesiran" alias jalan-jalan. Menurutnya, studi banding DPR saat terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran yang sudah tersedia, karena hasil dari studi banding tersebut pun masih belum jelas sampai saat ini. Adapun,  beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Nining Indrasaleh, mengungkapkan, anggaran untuk studi banding anggota DPR tahun 2011 lebih dari Rp 100 miliar. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan alokasi dana anggaran tahun lalu sebesar Rp 107 miliar.

"Jadi, motivasinya itu bukan untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkan hasil yang baik bagi perbaikan RUU yang sedang digodok itu. Toh, hasilnya dari studi banding itu juga apa, kita juga tidak pernah tahu," ujar Sebastian ketika dihubungi Kompas.com, Senin (9/5/2011).

Selama motif tersebut tidak diubah, tambah Sebastian, DPR akan terus mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat. Apalagi, lanjutnya, saat ini masyarakat sudah semakin kritis terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anggota DPR. Ia mencontohkan, ketika Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) menginformasikan kegiatan anggota komisi VII DPR yang melakukan studi banding ke Australia beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk dari masyarakat Indonesia yang sudah semakin kritis.

"Ya, maksudnya apa, kalau mereka (anggota DPR) kesana tapi tidak bertemu dengan parlemen Australianya karena sedang reses. Itu kan aneh. Apalagi masa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Kedutaan Besar RI disana? Dari sisi subtansi mereka berbondong-bondong pergi ke sana juga sepertinya tidak berdampak apa-apa ke masyarakat," katanya.

Sebastian pun melontarkan sebuah tantangan. Ia mengusulkan, ke depannya, studi banding seharusnya dilakukan secara personal. Secara personal dalam arti, anggota DPR dapat mengusulkan proposal untuk melakukan studi banding. Namun, ketika proposal tersebut diterima oleh pimpinan DPR, yang melakukan studi banding adalah staf ahli yang menyusun draft tersebut bukan beberapa anggota komisi-komisi di DPR.

"Jadi bisa sebagai ajang pembuktian kualitas dari anggota DPR. Karena kalau mereka melakukan hal itu kan sama saja mempertaruhkan integritas mereka sebagai anggota DPR," kata Sebastian.

Beranikah anggota Dewan melakukannya? "Jujur saja, saya rasa tidak ada yang berani untuk melakukan itu," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

    KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

    Nasional
    IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

    IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

    Nasional
    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Nasional
    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Nasional
    'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    "Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    Nasional
    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

    Nasional
    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    Nasional
    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Nasional
    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Nasional
    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Nasional
    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Nasional
    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.