Soal BPJS, Pemerintah Bukan Harga Mati

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan pemerintah agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), bersifat penetapan serta bukan wali amanah, bukan harga mati.

Pada pembahasan di bersama di DPR, prinsip yang terbaik bisa diperbaiki bersama. Sebab, pada dasarnya, pemerintah juga mempunyai itikad baik untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sikap pemerintah itu disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur Jazuli kepada Kompas setelah bertemu dengan Deputi bidang Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara Sapta Murti dan Wakil Sekretaris Kabinet Ibnu Purnami di Gedung Setneg, Jakarta, Senin (9/5/2011).

Terhadap usulan kita agar BPJS berbentuk wali amanah, bukan BUMN dan bersifat pengaturan, menurut Pak Sapta, itu bukan harga mati pemerintah. "Usulan itu bisa dibicarakan lagi dan sikap pemerintah bisa diperbaiki," tandas Jazuli, yang juga aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Jawa Timur.

Menurut Jazuli, Sapta Murti juga menyatakan, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, juga akan ikut mendampingi delapan menteri yang akan membahas penyelesaian RUU BPJS bersama DPR.

Jazuli menambahkan, Sapta juga menyarankan agar para aktivis buruh dan pekerja yang bergabung dalam KAJS untuk menemui Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang memimpin pembahasan dari wakil pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Jazuli didampingi sejumlah aktivis buruh dan pekerja serta pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur di antaranya Kepala Biro ketenagakerjaaan Provinsi Jawa Timur Isman Widodo dan pejabat lainnya.

Pekan lalu, Sekretariat Kabinet Dopo Alam menjanjikan pertemuan dengan para aktivis KAJS. Namun, Dipo berhalangan dan pertemuan dijanjikan Senin ini. Akan tetapi, pada Senin pun, Dipo tak bisa menemui para aktivis lagi.