Siapa Bilang Akun "@dpr.go.id" Tak Aman?

Kompas.com - 08/05/2011, 12:05 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat IT Security Ruby Alamsyah mengatakan, akan lebih aman jika para pejabat publik, termasuk anggota DPR menggunakan e-mail dengan akun resmi @dpr.go.id. Keberadaan website www.dpr.go.id yang telah berusia 11 tahun, seharusnya mampu menyediakan layanan e-mail yang aman bagi para anggota. Di samping itu, menurut Ruby, sistem yang digunakan DPR juga sudah tergolong canggih.

"Tergolong sistem yang top di dunia," kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

Menurutnya, penggunaan akun resmi akan lebih aman bagi para pejabat publik. Akun ini akan lebih mudah diproteksi dari tindakan hack dibandingkan jika menggunakan akun domain gratisan. "Masalah aman ini kan, masalah siapa yang punya server. Kalau pakai domain gratisan, kan berarti pihak asing yang memiliki server, perusahaan asing yang tunduk pada pemerintahan mereka. Bayangkan, kalau pemerintahan mereka (pemilik domain gratis) minta, pasti dikasih," paparnya.

Lebih lanjut Ruby mengungkapkan, untuk menjamin keamanan akun resmi anggota Dewan yang menggunakan @dpr.go.id bisa dilakukan oleh admin yang menangani IT di DPR. "Tinggal dibikin aman, yang pasti, jauh lebih aman dan termonitor oleh adminnya, oleh staf IT. Akan mudah terpantau apakah ada pengaksesan ilegal atau tidak. Sudah ada ilmu IT security yang bisa membentengi hal itu. Misal, siapa yang berhak mengakses e-mail, perangkat security tambahannya apa. Sehingga baik pembaca dan pengirim e-mail aman password-nya. Kalau punya sendiri (institusi), tanggung jawab kita yang menjaganya. Setiap orang yang punya server wajib untuk mengamankan server-nya," kata Ruby.

Selain itu, menurut Ruby, dengan sistem dan situs yang telah dibangun DPR sejak tahun 2000 itu, bukan pekerjaan sulit membuat akun e-mail  bagi 560 anggota Dewan. "Saya yakin, mahasiswa di Indonesia bisa membuatkan e-mail anggota-anggota DPR di bawah 15 menit. Saya sudah lihat sistem mereka (DPR), simpel kok, sistem mereka yang sekarang capable dan bisa bikin e-mail-e-mail pribadi. Mereka menggunakan Microsoft Exchange Server," jelasnya.

Ia juga menilai, keengganan menggunakan akun e-mail resmi DPR karena alasan tak aman dan tak bisa dibuka di luar Gedung DPR, tak beralasan. Sebab, mail.dpr.go.id  ternyata bisa dibuka tak hanya di lingkungan Dewan. Bahkan, menurut Ruby, bisa di-setting push mail sehingga anggota DPR bisa membukanya melalui perangkat mobile. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indrasaleh hanya berkomentar singkat melalui pesan singkat mengenai ada atau tidaknya alamat e-mail untuk masing-masing anggota dewan dengan domain @dpr.go.id.

"Seluruh anggota DPR sudah punya e-mail yang domainnya sesuai dengan pertanyaan Anda," tegasnya, Kamis (5/5/2011).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, anggota DPR asal Fraksi PKS Nasir Jamil Nasir mengatakan, tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Ia menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan @yahoo.com.

"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.

Padahal, Ruby menilai, penggunaan e-mail dengan domain gratisan oleh pejabat publik berbahaya dan rentan di-hack oleh para hacker.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.