Siapa Bilang Akun "@dpr.go.id" Tak Aman?

Kompas.com - 08/05/2011, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat IT Security Ruby Alamsyah mengatakan, akan lebih aman jika para pejabat publik, termasuk anggota DPR menggunakan e-mail dengan akun resmi @dpr.go.id. Keberadaan website www.dpr.go.id yang telah berusia 11 tahun, seharusnya mampu menyediakan layanan e-mail yang aman bagi para anggota. Di samping itu, menurut Ruby, sistem yang digunakan DPR juga sudah tergolong canggih.

"Tergolong sistem yang top di dunia," kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

Menurutnya, penggunaan akun resmi akan lebih aman bagi para pejabat publik. Akun ini akan lebih mudah diproteksi dari tindakan hack dibandingkan jika menggunakan akun domain gratisan. "Masalah aman ini kan, masalah siapa yang punya server. Kalau pakai domain gratisan, kan berarti pihak asing yang memiliki server, perusahaan asing yang tunduk pada pemerintahan mereka. Bayangkan, kalau pemerintahan mereka (pemilik domain gratis) minta, pasti dikasih," paparnya.

Lebih lanjut Ruby mengungkapkan, untuk menjamin keamanan akun resmi anggota Dewan yang menggunakan @dpr.go.id bisa dilakukan oleh admin yang menangani IT di DPR. "Tinggal dibikin aman, yang pasti, jauh lebih aman dan termonitor oleh adminnya, oleh staf IT. Akan mudah terpantau apakah ada pengaksesan ilegal atau tidak. Sudah ada ilmu IT security yang bisa membentengi hal itu. Misal, siapa yang berhak mengakses e-mail, perangkat security tambahannya apa. Sehingga baik pembaca dan pengirim e-mail aman password-nya. Kalau punya sendiri (institusi), tanggung jawab kita yang menjaganya. Setiap orang yang punya server wajib untuk mengamankan server-nya," kata Ruby.


Selain itu, menurut Ruby, dengan sistem dan situs yang telah dibangun DPR sejak tahun 2000 itu, bukan pekerjaan sulit membuat akun e-mail  bagi 560 anggota Dewan. "Saya yakin, mahasiswa di Indonesia bisa membuatkan e-mail anggota-anggota DPR di bawah 15 menit. Saya sudah lihat sistem mereka (DPR), simpel kok, sistem mereka yang sekarang capable dan bisa bikin e-mail-e-mail pribadi. Mereka menggunakan Microsoft Exchange Server," jelasnya.

Ia juga menilai, keengganan menggunakan akun e-mail resmi DPR karena alasan tak aman dan tak bisa dibuka di luar Gedung DPR, tak beralasan. Sebab, mail.dpr.go.id  ternyata bisa dibuka tak hanya di lingkungan Dewan. Bahkan, menurut Ruby, bisa di-setting push mail sehingga anggota DPR bisa membukanya melalui perangkat mobile. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indrasaleh hanya berkomentar singkat melalui pesan singkat mengenai ada atau tidaknya alamat e-mail untuk masing-masing anggota dewan dengan domain @dpr.go.id.

"Seluruh anggota DPR sudah punya e-mail yang domainnya sesuai dengan pertanyaan Anda," tegasnya, Kamis (5/5/2011).

Namun, anggota DPR asal Fraksi PKS Nasir Jamil Nasir mengatakan, tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Ia menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan @yahoo.com.

"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.

Padahal, Ruby menilai, penggunaan e-mail dengan domain gratisan oleh pejabat publik berbahaya dan rentan di-hack oleh para hacker.


EditorInggried

Terkini Lainnya

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Regional
SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

Internasional
Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Nasional
Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Internasional
Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Regional
Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Nasional
Pemenang DSC 2018, Memikat dengan 'Piawai', 'Paham' dan 'Persona'

Pemenang DSC 2018, Memikat dengan "Piawai", "Paham" dan "Persona"

Edukasi
Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat 'Cash Back' Rp 500 Ribu Per Bulan

Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat "Cash Back" Rp 500 Ribu Per Bulan

Regional
Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Internasional
Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Nasional
Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Nasional
'Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih...'

"Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih..."

Megapolitan
Kominfo Belum Putuskan Aturan soal 'Buzzer' Politik di Masa Tenang

Kominfo Belum Putuskan Aturan soal "Buzzer" Politik di Masa Tenang

Nasional
Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Internasional
Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Regional

Close Ads X