Perilaku DPR yang Memalukan

Memalukan. Mungkin itu kata paling sopan yang pantas ditujukan kepada sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terkait kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri belakangan ini.

Memalukan karena kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri makin menunjukkan rendahnya sensitivitas mereka terhadap aspirasi rakyat. Memalukan karena kegiatan itu menunjukkan inkonsistensi antara ucapan dan tindakan sebagian wakil rakyat. Memalukan karena tindakan itu juga makin menunjukkan ”kacaunya” kualitas pribadi rata-rata anggota DPR.

Fenomena memalukan terakhir terlihat dalam insiden surat elektronik (e-mail) yang dialami sebagian anggota Komisi VIII DPR saat bertemu dengan Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Melbourne, Australia. Kasus yang lantas menjadi bahan olok-olok ini terjadi saat Komisi VIII memberikan jawaban ngawur saat ditanya alamat e-mail resmi mereka.

Menanggapi masalah ini, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa justru balik menuding PPIA telah bertindak tak proporsional dengan hanya mengungkit hal-hal negatif.

”Janganlah kita senang meributkan hal-hal kecil, seperti e-mail dan SMS,” harap Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Ironisnya, pembelaan para anggota DPR sering kali justru menimbulkan persoalan atau pertanyaan baru. Misalnya, saat dikatakan bahwa anggota DPR merupakan politisi sehingga wajar tak mengetahui e-mail resmi karena masalah itu urusan staf.

Jika memang demikian, mengapa Komisi VIII DPR tidak menjawab pertanyaan secara jujur dan tanpa harus mengada-ada dengan menjawab dengan ”komisi delapan at yahoo dot com”?

Padahal teknologi komunikasi merupakan kepastian dalam politik saat ini. Sebut saja, Presiden Amerika Serikat Barack Obama adalah penggemar ponsel cerdas Blackberry.

Jawaban ngawur Komisi VIII DPR tentang e-mail resmi mereka sebenarnya serupa dengan jawaban sebagian anggota DPR selama ini, terutama saat menghadapi kritik. Disebut jawaban ngawur karena sering kali hanya asal-asalan, sekadar untuk menyenangkan masyarakat dan membangun citra positif. Sering kali sulit mencari konsistensi dan logika dari jawaban para anggota DPR, terutama jika dihubungkan dengan kejadian sebenarnya.

Keadaan ini terlihat jelas, misalnya, jika kita mengamati janji-janji anggota DPR untuk menyeleksi dan mengurangi anggaran kunjungan kerja anggota DPR. Faktanya kegiatan itu semakin sering dilakukan dengan anggaran makin besar.