Al Zaytun Justru Bermanfaat bagi Islam

Kompas.com - 07/05/2011, 00:26 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diakui menggunakan simbol-simbol Negara Islam Indonesia (NII) untuk mencuci otak seseorang menjadi anggota.

Namun, sebenarnya hal itu bukan untuk kepentingan NII, melainkan membangun dan memperkaya pondok pesantren sebab Al Zaytun kini bukan lagi NII.

Pemerintah justru senang Al Zaytun mencuci otak mereka yang ingin menjadi NII. Oleh sebab itu, pembelokan ideologi NII untuk kepentingan Al Zaytun bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan NII.

Adapun tanggung jawab pemerintah, khususnya kepolisian, hanya pemberantasan gagasan pendirian NII yang bertentangan dengan Pancasila, penculikan, serta orang-orang yang merasa dirugikan secara perdata.

Demikian diungkapkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), AM Hendropriyono, yang dikenal juga sebagai pakar intelijen kepada Kompas di Cipayung, Jakarta, Jumat (6/5/2011).

Selain menjelaskan soal keamanan sekawasan terkait KTT ASEAN, mantan Panglima Kodam Jaya itu juga menyinggung soal NII, Al Zaytun, dan mereka yang dirugikan akibat masalah NII dan Al Zaytun.     

"Kalau ada orang NII teriak-teriak, pemerintah harus bertanggung jawab, dan tokoh-tokoh dianggap mereyakasa Al Zaytun. Katanya, buatan Pak Harto (Presiden Soeharto) dan sampai sekarang buatan pemerintah dan di-back up pemerintah, itu salah. Tidak benar. Yang benar adalah dia menggunakan ideologi NII untuk menarik massa sampai dapat duit untuk membangun Al Zaytun," tandas Hendropriyono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia tidak sependapat jika ada pihak yang mendesak Ponpes Al Zaytun harus dihancurkan karena dinilai makar terhadap pemerintah.

"Kalau soal NII-nya makar, ya memang makar. Itu menjadi urusan pemerintah untuk memberantas makarnya. Akan tetapi, bukan Al Zaytun-nya yang harus dihancurkan karena dinilai makar. Karena, di mana, tidak ada urusannya. Sebab, makar-nya Al Zaytun di mana?" tanyanya.  

Sebaliknya, lanjut Hendropriyono, Al Zaytun justru memiliki manfaat bagi umat Islam, yaitu karena adanya pengembangan dan pendidikan bagi umat Islam. Kurikulumnya sudah diteliti dari pemerintah ke pemerintah sampai sekarang ini, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, tambah Hendropriyono.

Ia menepis tuduhan bahwa Ponpes Al Zaytun dibentuk oleh pemerintah. "Karena itu, mulai dari Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, dan pejabat lainnya, termasuk saya pernah datang ke ponpes tersebut untuk menetralisasi. Waktu itu tidak ada ideologi politik yang bertentangan dengan Pancasila," jelas Hendropriyono.

Tentang kemungkinan adanya penipuan di Al Zaytun, Hendropriyono juga menyatakan, "Kalau sumbangan itu dilakukan oleh orang-orang secara sukarela, apa yang salah? Apa ada yang dirugikan?"

Lebih jauh, Hendropriyono menyatakan, sekarang ini persoalan radikalisasi sudah menjadi rancu dan kacau, apalagi dikaitkan dengan Al Zaytun dan NII.

"Masalahnya dicampurbaurkan. Padahal, harus dipilah-pilah persoalan itu menjadi tiga entitas. Pertama, soal NII; kedua, Al Zaytun; dan ketiga, soal masyarakat yang tertipu," katanya lagi. (NMP)

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

    Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

    Nasional
    Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

    Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

    Nasional
    Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

    Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

    Nasional
    Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

    Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

    Nasional
    Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

    Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

    Nasional
    KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

    KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

    Nasional
    Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

    Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

    Nasional
    Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

    Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

    Nasional
    Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

    Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

    Nasional
    Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

    Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

    Nasional
    Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

    Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

    Nasional
    Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

    Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

    Nasional
    Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

    Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

    Nasional
    MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

    MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

    Nasional
    Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

    Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X