Imam: 15 Pengurus Al Zaytun Anggota NII

Kompas.com - 06/05/2011, 16:51 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 15 pengurus Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, anggota Negara Islam Indonesia KW 9. Salah satunya, Panji Gumilang, pimpinan Al Zaytun.

Hal tersebut dikemukakan Imam Supriyanto, salah satu pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Jumat (6/5/2011) di Jakarta. "Semua pengurus itu Negara Islam Indonesia (NII). Ada 15 orang. Mereka menteri-menteri di NII," kata Imam di Mabes Polri, Jumat.

Imam menambahkan, sebanyak 80 persen kegiatan Al Zaytun menggunakan dana yang dikumpulkan jaringan NII. Dana yang terkumpul dari umat sejak tahun 1992 hingga saat ini mencapai Rp 350 miliar.

Imam menambahkan, Panji Gumilang mencoret namanya sebagai pendiri sekaligus pembina Al Zaytun pada Januari 2011. Alasannya, Panji kesal setelah ia keluar dari NII tahun 2007.

Imam mengaku telah 20 tahun bergabung dengan NII, dengan jabatan terakhir Menteri Peningkatan Produksi. "Saya dianggap berkhianat," katanya.

Lengkapi data

Imam datang ke Mabes Polri untuk melengkapi bukti-bukti laporan dugaan pemalsuan dokumen pengurus yayasan yang dilakukan Panji. Bukti yang dia sampaikan hari ini antara lain contoh tanda tangannya selama lima tahun terakhir dan akta pendirian yayasan sejak tahun 1994. "Di situ saya dan Panji Gumilang sebagai pendiri," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, sebanyak 50 orang siap memberikan keterangan mengenai dugaan pemalsuan dokumen dan perbuatan makar yang dilakukan Panji. "Lima puluh orang siap bersaksi. Mereka mantan anggota NII," tambah Imam.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X