Roy Suryo Ogah Pakai E-mail DPR

Kompas.com - 06/05/2011, 10:22 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.comE-mail anggota DPR tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana mungkin pada era digital yang terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu, anggota parlemen tidak memiliki e-mail yang dapat diakses di mana saja. Tak heran sejumlah pelajar dan mahasiswa di Australia begitu kecewa saat wakil rakyat dari Komisi VIII yang tengah berkunjung ke Melbourne tidak bisa menyebut alamat e-mail resminya. 

Bukan apa-apa, aspirasi warga Indonesia di luar negeri paling mudah dan murah saat ini disalurkan lewat e-mail. Wajarkah anggota DPR malah menggunakan alamat e-mail dari penyedia layanan gratisan? Jadi, benarkah anggota DPR tidak punya e-mail resmi atau memang tak pernah menggunakannya? 

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo, server e-mail berdomain dpr.go.id sebenarnya sudah disiapkan untuk anggota DPR. Namun, saat ini, banyak anggota yang tak memanfaatkannya, termasuk dirinya. Bukan tanpa alasan. 

"Server @dpr.go.id sebenarnya disediakan juga buat anggota DPR, namun bersifat intranet dan bila diakses via webmail bisa membuka peluang hacker," jelas Roy Suryo saat dihubungi Kompas.com lewat SMS, Jumat (6/5/2011). 

Dari penjelasan Roy Suryo, anggota DPR bisa memiliki alamat e-mail dengan @dpr.go.id, namun hanya dapat diakses dari Gedung DPR. Dengan alasan tak percaya jaminan security layanan e-mail DPR, Roy yang sudah lama berkecimpung di dunia internet memilih tak mengaktifkan e-mail resmi DPR. 

Sebagai gantinya, ia tetap menggunakan alamat e-mail lama yang selama ini digunakan sebagai e-mail pribadi. "Resmi, bukan gratisan, yang sudah dipakai semenjak 1996 dan diketahui luas masyarakat. Saya juga tidak pernah pakai e-mail gratisan seperti Yahoo," kata Roy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X