Gubernur Jatim Surati Presiden SBY

Kompas.com - 05/05/2011, 22:09 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung percepatan proses dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kini tengah dibahas di DPR menjadi Undang-Undang. Bahkan, Gubernur Jawa Timur juga mendukung amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jatim terungkap dalam Surat Gubernur kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 4 Mei 2011 dengan nomor 560/5766/031/2011, yang ditandatangani Soekarwo.

Surat tersebut disampaikan 20 orang perwakilan Pemprov dan DPRD Jatim bersama sejumlah anggota Komite Aksi Jaminan Sosial Jawa Timur di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/5/2011), Jakarta. Rombongan diterima oleh staf Sekretaris Kabinet, Agung, beserta staf lainnya. Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang semula akan menerima rombongan mendadak ditugaskan Presiden Yudhoyono melihat persiapan KTT ASEAN di Jakarta Convention Centre, Senayan.

Rombongan perwakilan Pemprov dan DPRD Jatim dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Fuad Mashuni (Fraksi Kebangkitan Bangsa) dan Hery Prasetyo (Fraksi Partai Demokrat) didampingi oleh Kepala Bagian Ketenagakerjaan Provinsi Jatim Soelastri dan beberapa pejabat Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jatim beserta Koordinator Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Jawa Timur Pujianto dan sejumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim.

"Kami merekomendasikan usulan KAJS terhadap RUU BPJS agar badan hukum BPJS bukan lagi berbentuk BUMN, melainkan wali amanah. RUU BPJS juga bersifat pengaturan," tulis Soekarwo.

Minta diprioritaskan

Soekarwo menambahkan, untuk menjaga situasi hubungan industrial yang kondusif dan dinamis, mohon agar aspirasi tersebut mendapatkan prioritas penanganan lebih lanjut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Pujianto kepada Kompas, seusai acara, meskipun Dipo tak bisa menerima, tetapi Dipo—melalui Agung—menjanjikan akan menerima rombongan perwakilan Pemprov, DPRD, dan FSPMI Jatim pada Senin (9/5/2011) sore mendatang.

Dua hari sebelumnya, Dipo juga tercatat menjanjikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga dan Bank Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea dan serikat pekerja lainnya akan berkoordinasi dengan delapan menteri yang telah ditugaskan Presiden Yudhoyono untuk mempercepat proses pembahasan RUU BPJS.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

Nasional
Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Nasional
Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

Nasional
1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

Nasional
Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Nasional
Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X