Soal Jamsos, Indonesia Juga Ketinggalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia boleh saja menjadi ketua ASEAN. Namun, dalam hal jaminan sosial, Indonesia ternyata jauh ketinggalan dari negara-negara ASEAN lainnya.

Hal itu diungkapkan koordinator Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Bekasi, Nyumarno dan Baris Silitonga, dalam keterangan pers di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (5/5/2011) sore. Keterangan pers digelar menjelang diselenggarakannya KTT ASEAN, 7-8 Mei mendatang di JCC, Senayan, Jakarta.

Sistem jaminan sosial kita ternyata jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Filipina.

"Setiap tahun, lebih dari 150 juta individu dalam 44 juta rumah tangga di Indonesia mengalami kesulitan keuangan akibat beban biaya perawatan kesehatan," ujar Nyumaro.

Menurut Nyumaro, sekitar 25 juta rumah tangga atau lebih dari 100 juta individu rentan menjadi miskin. Penyebabnya, apalagi kalau bukan biaya perawatan di Indonesia yang sangat mahal dan tidak terjangkau.

Fakta lainnya, 10 persen penduduk termiskin mengeluarkan 2,3 kali pengeluaran total bulanan keluarganya untuk pengobatan. "Sementara pengeluaran satu bulan keluarga yang berpendapatan lebih tinggi justru setara dengan biaya rawat inap standarnya," ujarnya.

Mengutip angka yang diberitakan The Economist, Nyumaro juga mengatakan, angka kematian ibu di Indonesia juga masih tertinggi. Indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2007 berada di urutan ke-107 dari 177 negara, atau tertinggal di bawah Filipina (urutan ke-90). "Bahkan, sudah dikejar oleh Vietnam yang sekarang urutan ke-105," papar Nyumaro.

Seharusnya, pada tahun 2004, saat lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Indonesia memiliki kesempatan mengatasi ketertinggalannya dalam pemenuhan jaminan sosial.

Namun, sayang, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabaikan kesempatan dan malah menunda-nunda pelaksanaannya dengan berbagi alasan. Akibatnya, rakyat kebanyakan di Indonesia dirugikan.

Oleh sebab itu, terkait dengan kepemimpinan Presiden Yudhoyono sebagai Ketua ASEAN, KAJS mengkritik kepemimpinan Presiden Yudhoyono tidak lebih dari upaya Presiden membangun citranya.

"Sementara persoalan jaminan sosial tidak terselesaikan. Masyarakat ASEAN 2015 tanpa jaminan, terutama bagi Indonesia, hanya akan memperluas kesenjangan dan ketidakadilan sosial di Indonesia sendiri," kata Nyumaro.