Anggota DPR Tak Punya Akun "dpr.go.id"

Kompas.com - 05/05/2011, 17:59 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI mengaku tak memiliki ID pengguna surat elektronik (e-mail) dengan domain resmi @dpr.go.id. Seluruhnya menggunakan domain pilihan masing-masing. Ada yang menggunakan domain resmi fraksi, namun sebagian besar masih menggunakan domain gratisan. Ketua DPR RI Marzuki Alie pun masih menggunakan domain gratisan.

"E-mail saya marzuki_alie@yahoo.co.id," ungkap Marzuki kepada wartawan, Kamis (5/5/2011).

Politisi Demokrat ini menegaskan, e-mail pribadinya ini sehari-hari digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, ini hanya salah satu akses dari sekian akses lainnya, seperti website, surat, kedatangan langsung, telepon atau melalui pesan singkat (SMS). Selain itu, Marzuki juga aktif di akun Twitter dan Facebook miliknya. Terkait kebutuhan akan akses komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, Marzuki mengatakan, kinerja anggota juga ditunjang oleh e-mail dan situs web komisi maupun DPR secara menyeluruh yang dikelola oleh sekretariat fraksi di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bikin E-mail Sendiri

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan juga mengaku tidak memiliki alamat e-mail dengan domain resmi DPR. Taufik menyebut satu alamat pribadinya dan satu alamat e-mail yang digunakan untuk menerima aspirasi dan berkomunikasi dengan kolega dan konstituen. Keduanya memiliki domain gratisan pula, @gmail.com.

"Kalau e-mail pribadi saya buka sendiri, tapi kalau yang terkait kedinasan DPR, saya memanfaatkan e-mail yang saya siapkan khusus dan dikelola oleh staf ahli saya. Biasanya terkait posisi tugas di DPR, e-mail langsung ke staf narilkirom@gmail.com," kata politisi PAN ini.

Alamat e-mail ini dibutuhkannya tak hanya untuk berkomunikasi seperti yang bisa dipenuhi oleh telepon dan pesan singkat. Namun, untuk bertukar data dan gambar atau foto dengan kolega dan konstituen dari seluruh nusantara tentu memerlukan e-mail. Menurutnya pula, domain resmi @dpr.go.id hanya digunakan untuk kesekretariatan alat kelengkapan dewan, misalnya fraksi, komisi atau badan kelengkapan yang ada di DPR.

"Tapi kalau terkait anggota, e-mail pribadi saja," tambahnya.

Politisi PKS Nasir Jamil juga membenarkan bahwa dirinya tak memiliki akun dengan domain resmi DPR. Nasir menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan juga @yahoo.com.

"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    Nasional
    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    Nasional
    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Nasional
    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Nasional
    Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

    Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

    Nasional
    Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

    Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

    Nasional
    'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

    "Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

    Nasional
    Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

    Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

    Nasional
    Semangat Kebangkitan Bersama

    Semangat Kebangkitan Bersama

    Nasional
    Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

    Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.