Inilah Alamat "E-mail" Resmi Komisi VIII

Kompas.com - 05/05/2011, 12:11 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VIII DPR ternyata memang memiliki alamat surat elektronik (e-mail) resmi dengan domain resmi @dpr.go.id. Alamat e-mail itu dibagi-bagikan dalam secarik kertas kecil oleh salah satu staf Sekretariat Komisi VIII, Kamis (5/5/2011).

Alamat resmi e-mail Komisi VIII tersebut adalah set_komisi8@dpr.go.id. Alamat resmi Komisi VIII DPR itu juga terpampang dalam jawaban "Auto Response" ketika mengirimkan pesan ke alamat komisi8@yahoo.com. Pesan respons otomatis itu berisi pemberitahuan sebagai berikut:

"Terima kasih untuk e-mail Anda, tapi mohon maaf ini bukan e-mail resmi Komisi VIII DPR RI sebagaimana disebutkan dalam pertemuan Komisi VIII dengan PPIA di Melbourne. Silakan langsung menghubungi Komisi VIII yang asli di set_komisi8@dpr.go.id sesuai berita di link berikut: ... Selamat belajar dan berkarya untuk bangsa. Salam"

Staf tersebut mengatakan, alamat e-mail resmi Komisi VIII itu sebenarnya ada sejak 2005-2006. Ketika dicek ke dalam e-mail itu, pesan terlama yang bercokol di kotak masuk tertanggal 12 Juni 2010 yang berisi e-mail promo tentang properti. E-mail kedua terlama tertanggal 18 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPR Marzuki Alie dari salah satu pejabat gubernur di China.

Ketika ditanya lebih jauh, staf komisi tersebut tak mau berkomentar banyak dan merujuk pertanyaan kepada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) yang berada di bawah koordinasi Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR.

PPIA tak substantif

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding membenarkan bahwa komisi yang dipimpinnya memiliki alamat e-mail resmi yang selama ini dipergunakan untuk menerima surat resmi, masukan, ataupun aspirasi dari masyarakat, termasuk menerima keberatan dari masyarakat ketika menggelar uji kelayakan dan kepatutan institusi mitra komisi.

"Biasanya, untuk menerima surat-surat dari luar, masukan-masukan, pas seleksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kami pakai. Tapi kan anggota DPR enggak mungkin hafal. Kami punya kok. Tapi kok kami diadili semacam anak kecil gitu, kan enggak enak juga," katanya.

Menurut Karding, staf komisi yang ikut serta dalam audiensi dengan PPIA di Melbourne memang lupa saking gugupnya waktu itu. Namun, politisi PKB ini menilai, Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terlalu berlebihan ketika memperdebatkan soal alamat e-mail resmi DPR saat melakukan audiensi di Melbourne. "Enggak substantif protesnya," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

    Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

    Nasional
    Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

    Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

    Nasional
    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    Nasional
    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Nasional
    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Nasional
    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Nasional
    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Nasional
    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Nasional
    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Nasional
    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Nasional
    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    Nasional
    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Nasional
    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Nasional
    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.