Jaminan Sosial Dapat Tekan Konflik Buruh

Kompas.com - 04/05/2011, 22:12 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional diyakini dapat menekan konflik buruh. Hal ini akan menguntungkan iklim investasi untuk jangka panjang karena hubungan industrial yang kondusif mampu meningkatkan produktivitas nasional.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar di Jakarta, Rabu (4/5/2011).

Timboel juga anggota presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), komite yang terdiri atas 67 elemen serikat pekerja dan mahasiswa, yang aktif mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Konflik biasanya identik dengan biaya. Namun kalau sudah ada jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua (JHT), maka biasanya pemutusan hubungan kerja tidak sesulit sekarang," ujar Timboel.

Jaminan sosial akan mengurangi beban pengusaha dalam membayar pesangon. Saat ini, pengusaha dan pekerja membayar iuran JHT Jamsostek secara tanggung renteng dengan porsi 3,7 persen dan 2 persen.

"Kami sedang menunggu peraturan pemerintah tentang iuran (jaminan sosial) yang sampai sekarang belum ada. Kami juga mendorong agar iuran JHT dinaikkan dan pekerja siap menambah iuran," ucap Timboel.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X