Daerah Pemekaran Belum Memuaskan

Banda Aceh, Kompas - Kinerja daerah otonom baru hasil pemekaran secara umum belum memuaskan. Dalam 2-3 tahun ini pemerintah mengevaluasi dan membina daerah-daerah tersebut.

”Jika tak ada perbaikan akan dilakukan penghapusan atau penggabungan,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Banda Aceh, Selasa (3/5).

Ia menyebutkan, terdapat 205 daerah otonom baru di Indonesia. Secara umum, kinerjanya belum memuaskan. Indikasinya pada segi layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Sejak era reformasi, di Aceh terdapat 12 kabupaten dan kota otonom baru. Dari jumlah tersebut, beberapa daerah masuk kategori tak memuaskan. Namun, dalam kesempatan itu Djohan menolak menyebutkan nama-nama daerah yang dimaksud. ”Di Aceh ada beberapa daerah, tetapi itu tak hanya di Aceh. Di daerah-daerah lain juga sama saja,” kata dia.

Tidak matang

Kinerja yang tak memuaskan tersebut terjadi, lanjut Djohan, karena pembentukan daerah otonom baru itu tak melalui persiapan yang matang. Sejak awal pembentukan, aspek kemampuan keuangan daerah, aparatur, persiapan batas wilayah, potensi keuangan, dan kapasitas ibu kota wilayah tak direncanakan dengan baik. Akibatnya, di tengah waktu berjalan, banyak kesulitan yang dialami daerah-daerah tersebut.

Ada juga daerah yang dulu maju, kini justru mengalami penurunan kinerja setelah dimekarkan. Hal ini karena potensi yang semula menunjang kemajuan daerah itu diambil daerah lain.

Karena itu, lanjut Djohan, ke depan pemerintah pusat akan lebih memperketat pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran. Hal ini akan diatur dalam draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

”Ke depan, daerah yang akan dimekarkan tak bisa langsung otonom, tetapi bertahap seperti dulu, ada kota administratif dan kabupaten administratif,” katanya.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, peningkatan kapasitas pamong harus dimulai dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

”Lembaga pendidikan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, sebagai salah satu lembaga pendidikan pencetak pamong harus direvitalisasi dan diperbaiki,” kata dia. (HAN)