Mari Kita Lawan Mafioso dan Koruptor

Pengantar Redaksi:

Berpindah jalur dari akademisi tata negara dan aktivis antikorupsi yang kritis kepada penguasa menjadi staf khusus presiden membuat Denny Indrayana sering menjadi sorotan dan dipertanyakan konsistensinya. Denny menganggap sorotan demikian sebagai risiko dari pilihannya untuk berjuang di pusat pemerintahan. Adaptasi dalam bersikap dianggapnya sebagai bagian dari perubahan strategi perjuangan karena wilayah juang yang berbeda.

”Meskipun gaya dan pilihan diksi mungkin berbeda, substansi perjuangan saya di mana pun insya Allah tetap sama: antikorupsi,” katanya.

Negara kita adalah negara hukum, tetapi justru pembusukan tatanan hukum pelakunya adalah dari orang yang memahami hukum. (David D Suryadi, Tangerang Selatan)

Ini memang fakta yang menyakitkan. Bagi saya dan banyak orang seperti Anda, fakta demikian lebih dari sebuah ironi. Menurut saya, ini adalah tragedi negara hukum. Namun, betapa pun menyakitkan fakta itu, kita tidak pernah boleh menyerah. Bahkan, sebenarnya tidak ada pilihan untuk menyerah karena menyerah berarti kalah. Pilihannya hanya satu: bekerja keras untuk mengenyahkan tragedi itu. Negara hukum hanya akan terwujud ketika hukum dan keadilan tidak berjarak. Paling problematik jika jarak yang makin melebar itu disebabkan oleh praktik penegakan hukum yang transaksional. Maraknya mafia hukumlah yang telah membatalkan cita-cita negara hukum. Tidak ada jalan lain, praktik mafia hukum harus diberantas tuntas.

Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya mafia hukum? (Rianti, Jakarta)

Kita bisa mulai dengan hal-hal yang tampaknya kecil, bahkan terlihat remeh. Jangan pernah memberi hadiah dalam bentuk apa pun, sebagai pernyataan terima kasih sekalipun, betapa pun tulusnya itu. Kebiasaan ”uang terima kasih” telah memanipulasi batas demarkasi yang jelas di antara ketulusan pribadi dan korupsi. Jelas, kebiasaan demikian telah menggerogoti kehormatan para penegak hukum kita.

Kita juga harus menolak tunduk pada pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, dengan alasan apa pun. Laporkan, utamanya kepada KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, jika ada indikasi praktik mafia hukum. Bila perlu, berbagilah informasi dengan media dan LSM antikorupsi

Seandainya Anda seorang presiden, apa yang akan Anda lakukan untuk memberantas korupsi? (Gustiawan Godi, Cikarang)

Itu terdengar seperti pertanyaan ketika saya duduk di bangku sekolah menengah. Ketika itu terdengar romantis. Sekarang pun masih. Jawabannya sederhana. Tidak ada resep tunggal untuk itu. Yang pasti, kita tidak harus menjadi presiden untuk ikut urun rembuk dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Setiap kita, dalam posisi masing-masing, wajib berkontribusi dalam gerakan antikorupsi. Untuk presiden Indonesia, tambahkan satu resep lagi, selalu bersiaplah untuk tidur lebih sedikit.