Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafii: Dipimpin Jenderal, tetapi...

Kompas.com - 02/05/2011, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif melayangkan kritik atas aksi pemberantasan terorisme yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, munculnya terorisme di Tanah Air karena lemahnya sistem pemerintahan. Akan tetapi, kerapuhan pemerintahan dinilainya membuat upaya pemberantasan tak berjalan efektif.

"Pemerintahan ini rapuh, tidak tegas, dan segala macam. Jadi, mereka tidak rela. Apalagi jika dihubungkan dengan banyaknya ketidakadilan, dan korupsi juga merajalela. Lalu, hukum juga tidak berdaya. Nah, ini titik lemahnya yang mereka ingin masuki," ujarnya di sela acara peluncuran Jurnal Maarif dan diskusi  "Demokrasi yang Dibajak: Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Agama, dan Pasar" di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (2/5/2011).

Oleh karena itu, lanjut pria yang biasa disapa Buya Syafii ini, pemerintah juga bisa disalahkan karena tidak memiliki sistem yang kuat dan pemimpin yang tegas dalam menyejahterakan masyarakatnya. "Jangan salahkan mereka, salah kan negara ini karena negara ini dipimpin oleh seorang jenderal, tapi tidak efektif sama sekali," ujarnya.

Dalam satu bulan terakhir sejumlah aksi terorisme memang mengguncang Tanah Air. Pada pertengahan Maret, teror bom buku terjadi di Ibu Kota. Selang sebulan, terjadi bom bunuh diri di Masjid Adz Dzikro, Kompleks Polresta Cirebon, Jawa Barat, pada 15 April lalu. Sepekan kemudian, polisi menjinakkan rangkaian bom yang dipasang di dekat Gereja Christ Cathedral, Serpong, Tangerang, Banten. Dalang aksi teror bom buku dan bom Serpong, Pepi Fernando, dan anggota jaringannya berhasil dibekuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com