Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pancasila Harus Jadi Pil Penawar

Kompas.com - 30/04/2011, 13:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) makin membuat cemas masyarakat karena konsep negara Islam yang dicita-citakan di dalam negara Indonesia. Untuk mempertahankan pemahaman yang benar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi suatu yang dinilai penting saat ini.

Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan pendekatan yang dilakukan untuk meredam nilai-nilai penipuan ala NII tak bisa dilakukan dengan kekerasan. Gerakan NII harus dilawan pendekatan hukum dan kontraideologi, baik oleh keluarga, institusi pendidikan dan pemerintah.

"Tapi yang terpenting adalah kontraideologi. Sekarang banyak orang malu mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Itu katanya produk Orba, padahal Pancasila sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Oleh karena itu, saya kira kontraideologi melalui Pancasila ini bisa jadi obat penawarlah dari gerakan masif NII yang sekarang mencuat. Tak perlu digebuk-gebuk. Ini tugas kita semua," katanya dalam diskusi Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).

Menurut Wawan, pemahaman Pancasila harus kembali digelorakan karena ini menjadi alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan dengan lebih 'soft' supaya terbawa dalam perilaku dan pola pikir masyarakat.

Direktur Eksekutif Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi mengatakan penanaman yang kuat tentang nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila bisa menjadi salah satu upaya deradikalisasi dalam masyarakat.

"Saya kira ini tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman UUD 1945 kepada seluruh warga negara terutama dalam usia yang sangat muda, sejak TK misalnya. Kegelisahan saya, di TK kan tak pernah kita dengar diajarkan Pancasila. Menanamkan nilai Pancasila harus sejak dini. Bagi kalangan mahasiswa, perdebatan tentang lahirnya Pancasila itu menjadi menarik. Jadi kita bisa mengerti proses-prosesnya. Radikalisme itu hasil kombinasi antara alienasi politik dan radikalisme agama yang ekstrim," katanya.

Selain itu, Misrawi juga mencatat radikalisasi agama juga muncul karena persoalan kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan penataan dalam melayani masyarakat dan DPR harus juga mendukungnya. Langkah-langkah nyata dalam penyusunan RUU terkait jaminan sosial dapat menjadi salah satu upaya deradikalisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com