Shalat Tak Wajib, Minum "Red Wine" Halal

Kompas.com - 30/04/2011, 02:35 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia, Imam Supriyanto, menyatakan, Islam yang sebenarnya bukanlah ajaran yang dulu diajarkan oleh organisasinya tersebut. Imam Supriyanto kini telah resmi keluar dari Negara Islam Indonesia (NII).

Imam menuturkan kepada Tribunnews.com bahwa banyak ajaran sesat dan menyimpang dari NII. Shalat lima waktu, misalnya, dianggap bukanlah kewajiban untuk dijalankan. Padahal, dalam Islam, hukum shalat lima waktu adalah wajib.

"Shalat ketika itu saya anggap hanyalah ritual, tidak wajib. Yang wajib adalah mencari sedekah, infak, sana-sini. Dengan cara apa pun, infak harus saya dapat karena mereka yang bukan NII akan kami anggap bukan Islam dan halal hartanya (untuk dimiliki)," cerita Imam.

Dari yang dia ceritakan itu kemudian terungkap bahwa para petinggi NII ternyata gemar minum red wine (anggur merah). Meminum anggur merah itu menurutnya dianggap halal karena dianggap sebagai tanaman yang banyak di surga.

"Kami meminum red wine karena anggur adalah tanaman yang menghiasi surga. Itu pemahaman kami dulu. Alhamdulillah, saya diberi petunjuk oleh Allah SWT, keluar dari NII," ungkap Imam.

Sebelumnya, Imam juga mengungkap aset NII dalam berbagai bentuk, mulai dari uang tunai, obligasi, hingga emas. Ia mengaitkan NII dengan Pondok Pesantrean Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Saya berdosa kalau tak menyampaikan apa adanya. Jangan sampai ada yang mengikuti langkah salah saya ini," aku Imam.

Kini, Imam mengaku harus meniti perjalanan hidupnya dari awal lagi. Imam yang tinggal di Purwakarta kini menjadi petani untuk menghidupi istri dan keenam anaknya. (Rachmat Hidayat)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X