Terorisme Terkait NII

Kompas.com - 30/04/2011, 02:33 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Peneliti terorisme dari International Crisis Group, Sydney Jones, mengakui, terorisme belakangan ini bisa dirujuk sejarahnya kepada kelompok Negara Islam Indonesia yang didirikan SM Kartosoewirjo tahun 1949. Kelompok itu berkembang menjadi banyak faksi sesuai sejarah dan perpecahan pengikutnya.

Sydney menjelaskan hal itu dalam pengajian di Aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/4) malam. Narasumber lainnya adalah anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin. Hadir juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dalam pengajian itu muncul pula kesepahaman bahwa penanggulangan terorisme tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan keamanan atau gerakan penyadaran tingkat elite. Pencegahan kekerasan atas nama agama perlu melibatkan seluruh komponen bangsa serta dilakukan hingga tingkat RT/RW.

Menurut Sydney, masing-masing faksi pecahan NII itu mempunyai pandangan berbeda, bahkan bisa saling bertentangan. Sebagian pengikut NII ada yang menyempal dan mendirikan Jamaah Islamiyah. Ada anggota yang membangun Angkatan Mujahidin Islam Nusantara, ada Ring Banten, atau lari ke Moro dan bergabung dengan Nurdin M Top. Ada juga NII Komandemen Wilayah 9 yang dipimpin Abu Toto alias Panji Gumilang yang ramai dibicarakan belakangan ini.

Masing-masing faksi mengembangkan diri. Pepi Fernando, tersangka dalam bom buku dan bom di dekat Gereja Christ Cathedral di Serpong, Tangerang, kemungkinan awalnya direkrut NII Faksi Tahmid. ”Untuk mengantisipasi pertumbuhan faksi itu, pemerintah harus terus mendeteksi jaringan mereka hingga ke daerah,” katanya.

Hasanuddin menilai, pemerintah belum menyentuh masyarakat hingga ke tingkat bawah. Mereka rawan terkena godaan untuk bergabung dengan kelompok ekstremis. Penanggulangan terorisme pun harus dilancarkan sampai ke tingkat RT/RW.

Din Syamsuddin juga menekankan perlunya pemerintah merangkul semua lapisan masyarakat untuk memerangi NII dan terorisme. Pemerintah perlu menyusun langkah yang menyeluruh, tak sekadar pendekatan keamanan, tetapi juga budaya, kelembagaaan, dan harus melibatkan semua kelompok penyangga bangsa ini.

Isu NII sebenarnya ada sejak 1960-an. Selama ini pemerintah seperti mengabaikan, tak mampu mengatasinya, atau terkelabui oleh gerakan ini.

Di Jakarta, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Jumat, menuturkan, dari pemeriksaan sementara pihak Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri bersama Polda Aceh, orang yang ditangkap tidak terkait dengan kasus bom yang dipimpin Pepi. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap empat orang yang ditangkap dalam dugaan terorisme.

Di Yogyakarta, Jumat, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat menutup ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting and the ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus, mengatakan, negara-negara ASEAN dan mitra dialog sepakat membentuk konsep kerja sama dalam pencegahan terorisme.

Konsep kerja sama pencegahan terorisme itu disusun Indonesia dan Amerika Serikat.

(iam/abk/fer/bil)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X