Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa: Wafid Butuh Bantuan Dana Talangan

Kompas.com - 29/04/2011, 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Mindo Rosaline Manullang, mengungkapkan, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam pernah meminta bantuannya untuk mencarikan dana. Wafid, menurut Rosa, membutuhkan dana talangan untuk operasional SEA Games ke-26 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan.

"Dia (Wafid) pada saat itu bilang memerlukan bantuan untuk dana talangan," ungkap Rosa seusai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (29/4/2011).

Dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games tersebut, Rosa diduga berperan sebagai mediator yang mempertemukan Wafid dengan pengusaha bernama Mohamad El Idris dari PT Duta Graha Indah. Baik Rosa, Wafid, maupun Idris ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya tertangkap tangan sesaat setelah diduga melakukan transaksi suap di ruang kerja Wafid pada 21 April 2011 dengan bukti cek senilai Rp 3,2 miliar.

Sebelumnya, pihak Wafid mengungkapkan bahwa cek senilai Rp 3,2 miliar tersebut merupakan cek yang diberikan El Idris untuk dana talangan SEA Games. Dana ini dibutuhkan untuk operasional SEA Games, sedangkan dana APBN yang dianggarkan untuk event tersebut belum cair.

Kuasa hukum Wafid, Erman Umar, mengungkapkan, pemberian dana bantuan pinjaman (dana talangan) dari pihak lain untuk program olahraga merupakan hal yang wajar. Erman juga mengatakan, posisi PT DGI sebagai pemenang proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang itu tidak berhubungan dengan cek senilai Rp 3,2 miliar yang diberikan El Idris kepada Wafid.

"Pak Wafid tidak berwenang menentukan pemenang. Yang menyeleksi panitia lokal," katanya.

Erman juga mengatakan, amplop-amplop berisi mata uang asing yang turut disita KPK dari ruangan Wafid merupakan dana operasional Kemenpora dan dana operasional pribadi Wafid untuk mengikuti seminar ke luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

    Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

    Nasional
    Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

    Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

    Nasional
    Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

    Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

    Nasional
    Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

    Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

    Nasional
    Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

    Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

    Nasional
    Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

    Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

    Nasional
    Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

    Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

    Nasional
    Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

    Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

    Nasional
    Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

    Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

    Nasional
    Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

    Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

    Nasional
    Menko PMK: Tugas Satgas Judi 'Online' Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

    Menko PMK: Tugas Satgas Judi "Online" Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

    Nasional
    Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

    Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

    Nasional
    Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

    Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

    PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

    Nasional
    Di Sidang SYL, Eks Sekjen Kementan Ungkap Auditor BPK Minta Rp 12 Miliar untuk Opini WTP

    Di Sidang SYL, Eks Sekjen Kementan Ungkap Auditor BPK Minta Rp 12 Miliar untuk Opini WTP

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com