Jangan Biarkan Radikalisme

Jakarta, Kompas - Bangsa Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius terkait dengan terorisme, kekerasan horizontal, dan radikalisasi yang terus terjadi di sejumlah tempat. Jika tak ditanggulangi secara serius, kondisi ini bisa berdampak pada harmoni kehidupan bangsa ke depan.

Peringatan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia yang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (28/4).

”Rasa aman masyarakat terancam. Jangan dibiarkan. Semua bertanggung jawab dan bertugas menanggulangi ancaman itu,” katanya.

Presiden mengajak semua jajaran pemerintahan melakukan pencegahan sedini mungkin untuk menanggulangi ancaman terorisme, kekerasan horizontal, dan radikalisme itu. Masalah ini tak mungkin ditangani polisi dan penegak hukum semata. ”Saya berharap ancaman ini ditanggulangi secara serius,” ungkapnya.

Di sisi lain Presiden melihat adanya gerakan radikalisasi bermotif agama dan ideologi. Jika dibiarkan, radikalisasi ini dapat mengancam karakter dan perilaku rakyat. ”Kantong-kantong elemen masyarakat, bahkan generasi muda, dibikin radikal, menyukai kekerasan dan melawan hukum. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan, ini akan mengubah karakter bangsa Indonesia yang sejatinya toleran, mencintai kerukunan, dan suka ketenteraman,” katanya.

Berbagai kesaksian dan investigasi, kata Presiden, menunjukkan ada sebagian generasi muda yang dijadikan sasaran dan akhirnya menjadi korban dari gerakan radikalisasi itu. Jika radikalisasi itu berkaitan dengan agama, menodai dan merusak ajaran agama, pemuka agama diharapkan berperan secara aktif melakukan pelurusan. Hal ini penting agar rakyat dan umat menjalankan ajaran agamanya dengan benar.

Jika radikalisasi itu berkaitan dengan ideologi yang mengancam empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Presiden, semua elemen bangsa bertanggung jawab, memiliki kewajiban, dan mesti mengemban tugas bersama untuk menghentikannya. ”Kita tak boleh apatis, pasif, dan membiarkan begitu saja,” ujarnya.

Kantong di sekitar Jakarta

Di Tangerang, Rabu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada deklarasi organisasi Negara Islam Indonesia (NII). NII diduga menjaring kaum muda untuk menjadi warganya. NII juga diduga melakukan gerakan radikalisasi. Pemerintah tak mengizinkan berdirinya NII.

Di Jakarta, Kamis, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar mengakui, daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Depok, Bekasi, dan sebagian Jakarta Selatan, diduga menjadi lahan subur penyebaran pengaruh NII. Hal itu disebabkan warga di daerah itu relatif mudah dipengaruhi dan tidak sesibuk warga Jakarta.