Din: Negara Melakukan Pembiaran

Kompas.com - 28/04/2011, 22:20 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara. Menurutnya, isu NII sudah ada sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Namun, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan fatwa ini sejak dulu, tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.

"MUI sudah lama sekali menurunkan fatwa maupun peringatan berdasarkan pengaduan dari banyak pihak waktu itu korban dari NII. Kebetulan saya waktu itu jadi staf MUI dan kita sampaikan kepada pemerintah. Namun, tidak ada penyelesaian yang memuaskan," ungkap Din Syamsuddin di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2011).

Pembiaran inilah yang, menurutnya, membuat kelompok NII dengan mudah menyebar, bahkan sampai ke sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi. Din menilai negara tidak mampu untuk memutus mata rantai dari kelompok NII ini.

"Adanya isu NII sekitar 20 tahun yang lalu apabila dicari akarnya dari DI TII, maka sudah hampir 60 tahun yang lalu, tapi tidak ada penyelesaian. Tidak hanya pembiaran dan pengabaian, tetapi ketidakmampuan negara untuk mengatasi ini," imbuhnya.

Din mengisyaratkan agar masyarakat juga turut mencegah penyebaran NII ini jika memang pemerintah tampak melakukan pembiaran. Jika tidak demikian, maka isu NII justru hanya akan mendiskreditkan agama Islam yang sebenarnya tidak pernah memberikan ajaran-ajaran radikal seperti yang disebarkan NII.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

    Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

    Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

    Nasional
    Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

    Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

    Nasional
    Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

    Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

    PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

    Nasional
    Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

    Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

    Nasional
    PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

    PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

    Nasional
    Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

    Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

    Nasional
    Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

    Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

    Nasional
    PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

    PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

    Nasional
    Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

    Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

    Nasional
    Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

    Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

    PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

    Nasional
    UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

    UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X