Din: Negara Melakukan Pembiaran

Kompas.com - 28/04/2011, 22:20 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara. Menurutnya, isu NII sudah ada sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Namun, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan fatwa ini sejak dulu, tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.

"MUI sudah lama sekali menurunkan fatwa maupun peringatan berdasarkan pengaduan dari banyak pihak waktu itu korban dari NII. Kebetulan saya waktu itu jadi staf MUI dan kita sampaikan kepada pemerintah. Namun, tidak ada penyelesaian yang memuaskan," ungkap Din Syamsuddin di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2011).

Pembiaran inilah yang, menurutnya, membuat kelompok NII dengan mudah menyebar, bahkan sampai ke sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi. Din menilai negara tidak mampu untuk memutus mata rantai dari kelompok NII ini.

"Adanya isu NII sekitar 20 tahun yang lalu apabila dicari akarnya dari DI TII, maka sudah hampir 60 tahun yang lalu, tapi tidak ada penyelesaian. Tidak hanya pembiaran dan pengabaian, tetapi ketidakmampuan negara untuk mengatasi ini," imbuhnya.

Din mengisyaratkan agar masyarakat juga turut mencegah penyebaran NII ini jika memang pemerintah tampak melakukan pembiaran. Jika tidak demikian, maka isu NII justru hanya akan mendiskreditkan agama Islam yang sebenarnya tidak pernah memberikan ajaran-ajaran radikal seperti yang disebarkan NII.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X