Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota NII Mencapai 160.000 Orang

Kompas.com - 28/04/2011, 17:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, anggota kelompok Negara Islam Indonesia saat ini sudah mencapai 120.000-160.000 orang. Jumlah ini diperoleh melalui penelusuran intelijen.

"Kantong-kantong massanya banyak di Jawa Barat, di daerah-daerah bekas DI/TII, termasuk di kampung saya (Majalengka). Sementara kalau di pinggiran Jakarta, karena daerah urban, bisa bergerak di mana saja," katanya di Gedung DPR, Kamis (28/4/2011).

Menurut Hasanuddin, jumlah anggota NII yang besar ini dimungkinkan karena pemerintah memberikan ruang gerak kepada NII untuk berkembang pesat. Padahal, keberadaannya sudah diketahui sejak dulu. "Ada ruang kosong yang tak bisa disentuh oleh pemerintah dan aparat. Sekarang mari kita sentuh bersama-sama, ormas, pers, dan media untuk mempersempit ruang geraknya. Saya tak menyebutnya kelalaian intelijen," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, tak dilakukannya lagi infiltrasi yang dulu biasa dilakukan intelijen terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai. "Sekarang tak dilakukan lagi. Bisa karena tak ada UU-nya. Kedua, bisa karena sesuatu yang memang mungkin gamang. Intel itu bisa monitoring, menguntit, dan mengintai. Kalau dulu kan bisa disusupkan bahkan melanjutkan menjadi tokoh. Sekarang tidak ada," tambahnya.

Oleh karena itu, Hasanuddin mengatakan, semua pihak harus duduk bersama. Solusi atas masalah ini, menurut dia, harus dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

    Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

    Nasional
    Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

    Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

    Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

    Nasional
    Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

    Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

    Nasional
    Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

    Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

    Nasional
    Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

    Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

    Nasional
    Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

    Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

    Nasional
    Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

    Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

    Nasional
    Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

    Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

    Nasional
    Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

    Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

    Nasional
    Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

    Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

    Nasional
    Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

    Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

    Nasional
    Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

    Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com