Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UI Akui Gerakan NII Sasar Mahasiswa

Kompas.com - 27/04/2011, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia  Kamaruddin mengakui pihaknya mengetahui adanya perekrutan yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam Indonesia yang menyasar mahasiswa UI. Menurutnya, gerakan NII tersebut mulai marak pada 2003-2004. Akan tetapi, belakangan ini, gerakan NII mulai meredup.

"Agak redup pada tahun 2010-2011," kata Kamaruddin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (27/4/2011).

Menurutnya, meredupnya gerakan NII merupakan hasil dari sosialisasi intensif yang dilakukan pihak kampus. Salah satu hal yang disosialisasikan adalah bahaya NII bagi mereka yang mengikutinya.

Sejumlah korban yang memberikan testimoni kepada Kompas.com juga mengakui bahwa perekrutan yang dijalaninya saat menjadi mahasiswa semester awal di UI. Beberapa alumni dan mahasiswa UI yang berkampus di kawasan Depok itu mengaku pernah direkrut NII pada tahun 2005, 2006, dan 2008.

"Ternyata di UI itu banyak, di bawah tanah, enggak kelihatan. Yang saya kenal ada anak FISIP, FIB. Malah, katanya, Presiden NII itu anak FE UI," ujar alumnus FISIP UI berinisial B yang pernah direkrut NII pada 2006, Selasa (26/4/2011).

Hal senada disampaikan Sulaiman, korban NII lainnya yang juga alumnus UI dari Fakultas Hukum. "Lumayan banyak di UI. Ada gosip juga salah satu bosnya itu anak FE UI. Ada yang bilang kalau dia angkatan 2000-an gitu," tuturnya.

Sulaiman pernah direkrut pada tahun pertama ia kuliah, yakni tahun 2005 dan pada tahun akhir ia berkuliah sekitar 2008-2009. Akhirnya, ia tidak bergabung dengan NII karena merasa tidak yakin. Bayu, mahasiswa vokasi Kehumasan UI juga menyatakan hal senada. Pada tahun pertama kuliah, tahun 2008, Bayu sempat diajak bergabung dengan NII.

"Kalau waktu itu, menurut saya, NII di UI itu bebas ya," ungkapnya.

Sejumlah korban perekrutan NII tersebut menilai, peran pihak universitas penting  untuk lebih aktif mencegah berkembangnya NII di lingkungan kampus. Menurut Sulaiman, selama ini perlindungan dari pihak kampus dirasa masih kurang. "Kalau saya enggak pernah menyadari merasa ada bentuk perlindungan langsung dari UI," katanya.

Upaya pencegahan penyebaran ajaran NII di lingkungan UI, kata Sulaiman, hanya dilakukan melalui seminar-seminar yang digelar organisasi kemahasiswaan. "Kalau UI itu responsif hanya kalau ada kasus saja. Tetapi sebenarnya dukungan lainnya ke rohis kampus, Salam UI, sering mengadakan kajian-kajian NII, fakultas-fakultas juga," katanya.

Oleh karena itu, Sulaiman meminta pihak universitas memberi informasi memadai tentang NII kepada mahasiswanya sejak awal perkuliahan. "Setidaknya dari awal, saat jadi mahasiswa baru, dikasih booklet mahasiwa baru, sampaikan pernyataan untuk hati-hati banyak ideologi yang berkembang di kampus," katanya.

Baca juga: Testimoni Korban NII (1): Dari Diskusi Seminar hingga Dibaiat Testimoni Korban NII (2): Ajaran NII: Menghapus Dosa dengan Uang Testimoni Korban NII (3): Modus Perekrutan Diminta Jadi Responden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com