Berkunjung Saat Parlemen Australia Reses

Kompas.com - 26/04/2011, 11:05 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR akan melakukan studi banding ke Australia pada Rabu (27/4/2011) hingga Senin (2/5/2011) terkait pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Kunjungan kerja dilakukan saat parlemen Australia sedang reses. Demikian informasi yang disampaikan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) kepada kompas.com pekan lalu.

“Karena jadwal kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia bertepatan dengan masa reses Paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara Bagian NSW dan Victoria, maka tidak mengherankan jika tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan (member of parliament) pada tingkat Federal dan Negara Bagian di Australia pada jadwal tentatif kunjungan Komisi VIII ke Australia,” demikian surat terbuka PPIA yang ditandatangani Ketua Umum PPIA Mochamad Subhan Zein dan Wakil Ketua Umum Dirgayuza Setiawan.

Selama enam hari kunjungan, anggota Dewan akan menyambangi Sidney, Canberra dan Melbourne. Sejumlah agenda akan dilakukan, namun tak satu pun bertemu dengan parlemen Australia. Mengingat kunjungan yang dilakukan pada masa reses parlemen, PPIA menyarankan agar Komisi VIII mengunjungi daerah khusus Northern Territory untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan keamanan untuk 15 komunitas paling miskin dan termarjinalkan di Australia.

Menanggapi kunjungan yang dilakukan pada masa reses, Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadaffi, mempertanyakan urgensi kunjungan anggota Dewan. Hal ini seharusnya sudah diketahui sehingga kunjungan akan lebih bermanfaat karena bertemu dengan para perumus kebijakan.

“ Dari kasus ini, masak tidak ada pemberitahuan dari Kedubes Indonesia di Australia bahwa parlemen Australia sedang melakukan reses? Atau mungkin sebenarnya Komisi VIII sudah mengetahui parlemen Australia sedang reses tetapi memaksakan tetap berangkat ke Australia. Kalau begitu, agenda utamanya bukan bertemu parlemen, tetapi hanya plesiran yang menghabiskan uang negara,” ujar Uchok kepada Kompas.com, Senin (25/4/2011) malam.  Berdasarkan catatan FITRA, dana yang dianggarkan untuk membiayai kunjungan kerja ini tak kurang dari Rp 811 juta. 

Wakil Ketua Komisi VIII lain, Ahmad Zainuddin, membantah informasi soal reses ini. Zainuddin mengatakan, informasi PPIA tidak sepenuhnya akurat. "Kalau karena alasan Paskah, kami sudah bicara dengan Dubes Australia. Jadi memang mereka libur Paskah tapi Kamis (28/4/2011) sudah masuk. Komisi VIII kan berangkat hari Rabu," katanya kepada wartawan kemarin. 

Selain itu, politisi PKS ini juga memastikan ada rencana anggota dewan untuk melakukan kunjungan ke tempat penampungan warga miskin di Australia karena memang kunjungan kerja ditujukan untuk RUU Fakir miskin. Sayangnya, ketika ditanya rencana bertemu dengan PPIA di Australia, sambungan telepon terputus dan Zainuddin tak dapat dihubungi lagi. 

 

Bersambung

 

Sebelumnya: 
Studi Banding Komisi VIII (1): Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

Selanjutnya: 
Studi Banding Komisi VIII (3): Studi Banding Bawa Anak Isteri 
Studi Banding Komisi VIII (4): Bahas RUU Fakir Miskin, Tak Kunjungi Daerah Miskin

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

    Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

    Nasional
    Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

    Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

    Nasional
    Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

    Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

    Nasional
    Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

    Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

    Nasional
    DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

    DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

    Nasional
    Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

    Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

    Nasional
    Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

    Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

    Nasional
    BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

    BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

    Nasional
    Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

    Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

    Nasional
    Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

    Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

    Nasional
    Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

    Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

    Nasional
    KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

    KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

    Nasional
    900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

    900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

    Nasional
    Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

    Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

    Nasional
    Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

    Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.