Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

Kompas.com - 26/04/2011, 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam komisi maupun alat kelengkapan melakukan studi banding ke luar negeri di masa reses ini.  Komisi I berkunjung ke lima negara yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia.

Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.  Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan menyambangi Inggris dan Amerika Serikat.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sepanjang tahun 2011, DPR mengalokasikan anggaran studi banding ke luar negeri sebesar Rp 105,924 miliar lebih. Nilai ini setara dengan dengan 2.301 beasiswa bagi anak keluarga miskin untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pagu beasiswa untuk anak keluarga miskin dari jenjang SD hingga perguruan tinggi tahun ini hanya Rp 46,038 juta per orang.

Tapi, bukan itu saja soalnya. Pertanyaan yang mengusik, seberapa terbuka anggota dewan yang terhormat mensosialisasikan kunjungan kerja ini kepada masyarakat. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pernah mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan rapat konsultasi pimpinan, setiap kunjungan kerja ke luar negeri harus disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, sulit sekali memperoleh informasi mengenai kunjungan kerja ke luar negeri itu.

Mari kita tengok pengalaman Kompas.com berikut ini. Komisi VIII akan bertolak menuju Australia pada Rabu (27/4/2011) besok hingga Senin (2/5/2011) pekan mendatang untuk melakukan kunjungan kerja terkait pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Apa agenda para anggota Dewan di Negeri Kanguru itu? 

Sejak pekan lalu, Kompas.com berusaha mencari informasi mengenai agenda studi banding ini. Hasilnya nihil. Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa tak kunjung berhasil dihubungi sejak pekan lalu melalui telepon guna dikonfirmasi mengenai agenda kunjungan kerja ini. 

Pekan lalu, terdengar nada sambung di seberang telepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Biasanya, kedua pimpinan Komisi ini selalu terjangkau wartawan. Pagi ini, Selasa (26/4/2011), Kompas.com berusaha kembali menghubungi keduanya, tapi nomor telepon mereka tidak aktif. 

Hal serupa juga terjadi ketika Kompas.com menghubungi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Gondo Radityo Gambiro yang memimpin perjalanan kunjungan kerja rombongan Anggota Komisi VIII lainnya ke Cina. Kemarin, ponselnya aktif tapi tak diangkat ketika dihubungi. 

Politisi Demokrat ini hanya membalas dua kali melalui pesan singkat. Pesan singkat yang pertama berisi pertanyaan mengenai topik apa yang akan ditanyakan Kompas.com jika menghubunginya. Pesan singkat yang kedua berisi janji akan akan menghubungi kembali. 

"Nanti sy telp ya, skrg msh rpt. Tks," demikian bunyi pesan singkat tersebut. Sayangnya, Gondo tak menghubungi balik hingga pagi ini. Begitu pula, ketika dihubungi kembali. Ponselnya yang aktif tak kunjung diangkat.

Kompas.com juga berusaha mencari informasi mengenai studi banding anggota dewan di situs resmi DPR. Namun, tak ada satupun informasi yang berhasil ditemukan terkait kunjungan kerja ke luar negeri ini.

Upaya nihil juga dialami ketika kami datang ke sekretariat Komisi VIII  pekan lalu. Soal agenda kunjungan, salah seorang staff sekretariat meminta kami untuk bertanya langsung kepada anggota dewan bersangkutan. Buntu.

Informasi mengenai angenda kunjungan kerja ke negeri Kanguru justru datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA). Dalam rilis yang dikirim ke redaksi Kompas.com pekan lalu disebutkan, selama enam hari kunjungan, anggota Dewan akan menyambangi Sidney, Canberra dan Melbourne. Sejumlah agenda akan dilakukan, namun tak satu pun agenda bertemu dengan parlemen Australia. Kenapa? Menurut PPIA, kunjungan dilakukan pada masa reses parlemen Australia.

 

Bersambung

Selanjutnya:  
Studi Banding Komisi VIII (2): Berkunjung Saat Parlemen Australia Reses
Studi Banding Komisi VIII (3): Studi Banding Bawa Anak Isteri
Studi Banding Komisi VIII (4): Bahas RUU Fakir Miskin, Tak Kunjungi Daerah Miskin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com