KPK Temukan Amplop di Ruang Sesmenpora

Kompas.com - 25/04/2011, 21:31 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain menemukan barang bukti berupa tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga menemukan sejumlah amplop yang berisi uang asing di ruangan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga berinisial WM yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait pembanguan wisma atlet Sea Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/4/2011). Menurut Busyro, sejumlah amplop yang ditemukan di ruangan WM dalam mata uang dollar AS (128.148 dollar AS), 13.070 dollar Australia, dan 1.955 euro. Juga amplop dalam mata uang rupiah senilai Rp 73 juta.

"Pada saat tertangkap tangan ditemukan tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar, sedangkan nilai pembangunan wisma atlet Rp 191 miliar. Selain itu ditemukan amplop-amplop uang lainnya," kata Busyro.

Hingga kini, lanjutnya, KPK masih mendalami informasi terkait uang-uang tersebut. Belum dapat dipastikan apakah uang itu terkait upaya suap atau tidak. Sebelumnya KPK menetapkan WM sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang.

WM ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni MEI dan MRM. Ketiganya tertangkap tangan seusai bertransaksi.

Juru bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, MEI adalah seorang pengusaha petinggi di PT Duta Graha Indah yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet. Sementara MRM diduga mediator WM dan MEI.

Wisma atlet di Palembang dibangun sebagai tempat menginap atlet-atlet peserta Sea Games. Pembangunan wisma atlet yang merupakan salah satu syarat menjadi tuan rumah Sea Games itu ditargetkan selesai pada Juli 2011. Proyek pembangunan itu dikerjakan PT Duta Graha Indah.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

    Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

    Nasional
    Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

    Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

    Nasional
    Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

    Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

    Nasional
    Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

    Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

    Nasional
    Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

    Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

    Nasional
    KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

    KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

    Nasional
    Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

    Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

    Nasional
    Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

    Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

    Nasional
    KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

    KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

    Nasional
    Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

    Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

    Nasional
    Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

    Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

    Nasional
    Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

    Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

    Nasional
    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

    Nasional
    Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

    Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X