Tommy Penggagas Nasional Republik

Kompas.com - 22/04/2011, 18:02 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Dominasi wajah putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, pada spanduk acara Rapat Koordinasi Nasional Dewan Pendiri "Nasional Repunlik" bukan tanpa makna. Nama Tommy berulang kali disebut. Tommy, yang pernah bertarung dalam perebutan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 2009 lalu, ternyata merupakan salah satu penggagas terbentuknya Nasional Republik (Nasrep). Hal itu dikatakan pendiri Nasrep, Mayjen (Purn) Edi Waluyo, Jumat (22/4/2011), seusai acara pembukaan Rakornas Dewan Pendiri Nasional Republik di Hotel Crown, Jakarta Selatan.

"Mas Tommy termasuk salah satu penggagas. Tetapi, memang ada keterlibatan Mas Tommy," kata Edi, menjelaskan peran Tommy dalam pembentukan Nasrep.

Namun, ketika ditanya apa posisi Tommy dalam kepengurusan Nasrep, Edi belum bisa memastikan. "Kami bicarakan nanti. Kalau sudah bicara organisasinya, baru orang-orangnya. Tergantung kesepakatan dan kesediaan Mas Tommy," ujarnya.

"Sekarang kami baru berkumpul untuk membuat kesepakatan membentuk partai baru. Kami mendengar aspirasi masyarakat terhadap partai yang ada belum puas. Maka, kami membuat partai baru dengan wadah baru agar harapan masyarakat terwadahi," kata Edi.


Pendeklarasian sebagai partai akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, Nasrep berencana akan mendaftarkan diri sebagai partai baru dan mengikuti verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Juni-Juli mendatang. "Ya semoga lulus verifikasi dan bisa ikut Pemilu 2014," tandasnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X