Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Keterlibatan Hatta Rajasa

Kompas.com - 21/04/2011, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan, yang saat ini menjabat Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dalam kasus dugaan korupsi pengangkutan kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang pada tahun 2006-2007. Dalam kasus ini, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Soemino Eko Saputro telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, pihaknya tidak hanya berhenti pada informasi dari Soemino yang menuding keterlibatan Hatta.

"Itu nyebut-nyebut (nama Hatta) kan. KPK tidak berhenti pada penyebutan saja. Harus mengumpulkan informasi, mendalami alat buktinya," kata Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/4/2011).

Busyro juga mengungkapkan, pihaknya akan meneliti dan mengembangkan informasi terkait keterlibatan adik Hatta Rajasa, Hafiz Tohir. "Kalau pada saatnya (Hafiz) harus dimintai keterangan, ya kami minta," ujar Busyro.

Sebelumnya, Soemino melalui kuasa hukumnya, Tumpal Halomoan, meminta KPK segera memeriksa Hatta Rajasa selaku Menteri Perhubungan saat proyek itu berlangsung. Tumpal mengatakan, Hatta adalah pihak yang membuat kebijakan, yang memerintahkan pengadaan proyek pengangkutan KRL hibah dari Jepang itu.

"Secara hukum, Hatta Rajasa ya harus diperiksa supaya kasus ini menjadi terang," katanya.

Selain Hatta, ia juga menyebut Hafiz terlibat dalam kasus itu. Tumpal menuturkan, Hatta mengikutsertakan adiknya, Hafiz, dalam survei untuk proyek hibah KRL tersebut ke Jepang. Soemino yang juga diperintahkan ke Jepang, lanjut Tumpal, tidak mengetahui keterlibatan dan maksud penyertaan adik Hatta dalam survei proyek itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com