Pantau TKI Telantar, Tim DPR ke Jeddah

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu lagi rombongan anggota DPR yang berangkat ke luar negeri. Tim khusus DPR untuk penanganan TKI yang telantar akan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi. 

Namun, menurut Eva Sundari, anggota Komisi III DPR yang ikut dalam tim khusus tersebut, perjalanan ini berbeda dengan perjalanan kunjungan kerja atau studi banding yang dilakukan oleh komisi-komisi lain karena tugas dari tim ini jelas. 

Menurut Eva, agenda tim yang terdiri atas 10 orang ini sangat jelas. Tim memang ditugaskan untuk mengurus overstayer TKI (mereka yang melewati batas waktu izin tinggal) yang sempat terlunta-lunta hidupnya di bawah Jembatan Kandara, Jeddah. Pada 22 April ini, hampir 3.000 TKI terakhir akan dipulangkan dengan kapal laut. DPR akan memantau untuk memastikan proses berjalan lancar. 

"Selain itu, di saat yang sama, kami ingin membuat penyelesaian yang komprehensif karena dari audit BPK yang terakhir, 16 item dari hulu ke hilir Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi disclaimer (tidak memberikan pendapat) semua. Lalu, menurut data indeks pelayanan publik KPK, BNP2TKI yang paling bontot, paling rendah pelayanannya dari 33 kementerian/lembaga yang disurvei," katanya kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2011). 

Konfirmasi dan informasi baru di lapangan, lanjutnya, sangat diperlukan DPR untuk menyusun rekomendasi politik terkait upaya pembenahan kinerja Kemnakertrans dari hulu ke hilir. Selain itu, tim juga akan menggelar diskusi dan dialog bersama dengan perwakilan TKI, kedutaan besar RI setempat, LSM, dan lembaga keagamaan yang ada di Jeddah untuk merumuskan masalah dan solusi yang tepat. 

Bukan Sembarangan Kunker Eva mengatakan dirinya dan sejumlah anggota lainnya akan berangkat siang ini dan pulang pada Senin pagi. Dipotong waktu perjalanan sekitar dua hari, efektif kerja tim akan berlangsung selama tiga hari. Politisi PDI-P ini meyakinkan bahwa perjalanan ini memang diperlukan untuk menata persoalan TKI yang tak pernah habis, terutama di Arab Saudi. 

"Saya bukan studi banding, ini kan soal solving problem dan data kami sudah akurat dengan BPK dan KPK selain ada dorongan yang luar biasa untuk menyelesaikan. Tim ini kan dibentuk atas desakan masyarakat dan DPR. Ada 13 orang dari berbagai komisi," katanya. 

Dalam perjalanan ini, tercatat 10 orang yang pergi ke Arab Saudi. Keberangkatan hari ini, lanjut Eva, dipimpin oleh dirinya. Ia membenarkan, anggaran yang digunakan untuk perjalanan ini sama dengan standar anggaran kunjungan kerja anggota Dewan. Tiket yang dianggarkan juga standar, yaitu kelas bisnis. Namun, meski demikian, Eva mengaku menggunakan tiket kelas ekonomi. 

"Jadi, sama ya standarnya kayak kunker. Namun, supaya fair, (perjalanan) ini kan jelas output-nya apa dan alasan berpergian jelas atau tidak. Kami akan buat rekomendasi politik yang kami harap kami bisa mengidentifikasi persoalan TKI," tandasnya.