Anggaran Pilkada Sulsel Rp 350 Miliar

MAKASSAR, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan memperkirakan biaya pemilihan gubernur pada tahun 2013 mencapai Rp 350 miliar. Pemekaran daerah dan meningkatnya honor pelaksana pilkada menyebabkan anggaran membengkak hingga 75 persen dari pemilihan gubernur sebelumnya.

Menurut Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, peningkatan biaya pemilihan gubernur tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan proses pemekaran daerah di Sulsel, yakni munculnya Toraja Utara sebagai kabupaten baru.

Faktor lain yang memicu kenaikan anggaran adalah pertambahan jumlah desa di beberapa kabupaten, seperti Takalar (dari 77 desa menjadi 100 desa) dan Pangkep (85 desa menjadi 123 desa).

"Anggaran pemilihan gubernur pasti naik meskipun kami juga mengedepankan efisiensi. Anggaran untuk seragam petugas di tempat pemungutan suara, misalnya, dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Sulsel," ungkap Jayadi.

Anggota KPU yang merancang estimasi anggaran pilkada, Siti Nusra Aziz, menjelaskan, peningkatan biaya juga dipengaruhi oleh perubahan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Rp 125.000 menjadi Rp 250.000 per orang. Begitu pula dengan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang saat ini mendapat upah Rp 300.000 per orang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. "Anggaran Rp 350 miliar belum final karena masih akan dibahas lebih lanjut oleh KPU," kata Siti.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin menyoroti besarnya peningkatan anggaran tersebut. Ia menyayangkan jika dana sebesar itu hanya digunakan untuk membiayai pilkada. Apalagi, kata dia, Sulsel masih menghadapi berbagai persoalan di bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan sarana irigasi teknis. "KPU juga perlu mempertimbangkan apakah pemilihan gubernur nantinya akan dilakukan secara langsung atau melalui pemilihan di DPRD," ujar Akmal.

Ia mengimbau agar KPU mengkaji ulang anggaran sambil menunggu mekanisme pemilihan yang ditetapkan.