Pramono: Tak Semua Studi Banding Sia-sia

Kompas.com - 19/04/2011, 13:24 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, tak semua studi banding yang dilakukan anggota Dewan tak bermanfaat. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi respons publik yang mengecam sejumlah agenda kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPR pada masa reses ini.

Menurut Pramono, ada studi banding dan kunjungan kerja yang bermanfaat yang sudah dievaluasi dalam rapat antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, maupun komisi dan badan-badan.

"Memang tidak semua studi banding tidak ada manfaatnya, beberapa memang diperlukan. Karena kita tidak mempunyai perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya tentang informasi geospasial, kultural dan sebagainya. Tetapi untuk beberapa hal yang di kita sudah ada, apalagi kalau ini hanya berkaitan dengan penyempurnaan UU, seyogianya, saya termasuk yang berpandangan tidak perlu dilakukan studi banding," katanya di Gedung DPR, Selasa (19/4/2011).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kunjungan kerja menjadi perhatian pimpinan DPR. Sebagai pimpinan yang dua kali memimpin rapat koordinasi, aspirasi masyarakat sudah dibicarakan. Namun, karena permintaan anggota dan anggaran sudah tersedia, banyak rencana kunjungan kerja dan studi banding yang akhirnya dilanjutkan. Hanya saja, Pramono mengatakan, pimpinan tetap merespons keberatan masyarakat demi efektivitas dan efisiensi kinerja DPR.

DPR, lanjutnya, tetap harus melakukan introspeksi diri untuk bekerja sesuai keinginan masyarakat yang diwakilinya. Evaluasi juga kerap dilakukan untuk anggaran kunjungan kerja dan studi banding DPR. Namun, jumlah itu dinilai sudah cukup.

"Anggaran memang disahkan DPR dan pemerintah, tetapi yang juga perlu dikaji dan dilakukan, sebenarnya anggaran DPR untuk kunjungan dibandingkan dengan satu departemen (kementerian) saja lebih kecil. Tapi karena ini lembaga politik, perhatian publik menjadi luar biasa. Dan itu sudah menjadi risiko dan konsekuensi dari lembaga ini," ujarnya.

Pramono sepakat, kunjungan ke luar negeri yang tidak bermanfaat harus dibatasi.

Anggaran studi banding

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, untuk kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri selama masa reses ini, DPR setidaknya menghabiskan anggaran tak kurang dari Rp12 miliar. Anggaran sebesar ini digunakan oleh Komisi I, Komisi VIII, dan Komisi X yang berkunjung ke sejumlah negara.

"Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi delapan negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadaffi, akhir pekan lalu.

Anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Perancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar. Adapun anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke China dan Australia pada 17-24 April mencapai Rp 1,4 miliar dengan rincian ke China Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke China dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang Fakir Miskin.

Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan China pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke China. Komisi X ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.

Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 miliar, yaitu ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Diperpanjang 5 Juli-1 Agustus 2022, Jabodetabek Naik Level 2

    PPKM Diperpanjang 5 Juli-1 Agustus 2022, Jabodetabek Naik Level 2

    Nasional
    Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

    Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

    Nasional
    Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

    Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

    Nasional
    Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

    Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

    Nasional
    LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

    LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

    [POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

    Nasional
    Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

    Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

    Nasional
    Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

    Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

    Nasional
    Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

    Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

    Nasional
    Pro Kontra RKUHP

    Pro Kontra RKUHP

    Nasional
    Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

    Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

    Nasional
    3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

    3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

    Nasional
    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Nasional
    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Nasional
    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.