Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI: Belum Ditemukan Kesalahan Prosedur

Kompas.com - 18/04/2011, 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, terkait bentrokan di Kebumen, Jawa Tengah, TNI belum menemukan adanya kesalahan prosedur. Kendati demikian, Panglima mengatakan, TNI mendukung investigasi terkait insiden yang menimbulkan korban jiwa tersebut. 

"Identifikasi tetap kita lakukan. Tetap ada penyelidikan internal untuk mengevaluasi," kata Panglima secara singkat di sela-sela Rapat Kerja Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/4/2011).

Seperti diwartakan, pasukan TNI terlibat bentrok dengan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4/2011). Bentrokan dipicu oleh penolakan warga atas latihan militer yang digelar di wilayah mereka. Tercatat, empat petani tertembak dan 13 petani lainnya terluka.

Terkait peristiwa itu, Polres Kebumen memeriksa tujuh orang. "Hingga sekarang sudah tujuh orang diperiksa di Polres Kebumen karena di lapangan ditemukan adanya indikasi tindak pidana," kata Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang di Kebumen, Minggu (17/4/2011) dini hari.

Kapolda mengatakan, indikasi tindak pidana di lapangan, antara lain, ditandai dengan ditemukannya benda-benda yang digunakan untuk menutup jalan umum dan gapura Dislatbang yang roboh. "Ini semua karena tindakan kesengajaan atau karena bencana. Kalau disengaja, siapa pelakunya. Ini perlu diungkap. Kami sedang bekerja keras mengungkap kasus ini," katanya.

Ia mengatakan, kalau ditemukan unsur tindak pidana dalam insiden ini, para pelaku akan diproses sesuai undang-undang. Kapolda mengatakan, pihaknya juga mendalami apakah ada indikasi penggerak massa dalam kejadian tersebut. 

Mengenai pemeriksaan terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam bentrokan, ia mengatakan, hal itu merupakan kewenangan POM. Pangdam Mayjen TNI Langgeng Sulistyo mengatakan, pihaknya telah menerjunkan POM untuk memeriksa semua anggota yang terlibat. "Tidak pandang bulu, semua akan diperiksa, termasuk komandan dan juga saya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com