Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Plesiran" Reses, DPR Habiskan Rp12 M

Kompas.com - 17/04/2011, 07:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja ke luar negeri yang dihelat tiga komisi dan satu alat kelengkapan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) selama masa reses tak kurang menghabiskan anggaran sebesar Rp12 miliar. Hal itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam siaran pers yang dikirim melalui surat elektronik, Sabtu (16/4/2011). Menurut catatan FITRA, komisi yang akan menggelar kunjungan adalah Komisi I, Komisi VIII, dan Komisi X.

"Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi 8 negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Ucok Sky Khadaffi.

Anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Prancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar. Adapun, anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke China dan Australia pada 17-24 April mencapai 1,4 miliar dengan rincian ke China Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke China dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-undang Fakir Miskin.

Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan China pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke China. Komisi X ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.

Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 miliar. Ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.

"Keberangkatan mereka (BURT) memilih AS dan Inggris seperti ingin merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR," kata Ucok.

Menurutnya, DPR telah menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain seperti memberi beasiswa 276 anak yang tidak mampu.

"Dari SD ke perguruan tinggi dengan alokasi anggaran Rp 12 miliar dibagi pagu beasiswa sebesar Rp 46 juta per anak," kata Ucok.

Oleh karena itu, FITRA meminta DPR berhenti melakukan kunjungan kerja yang dinilainya hanya menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan. "Kalau tidak, berarti DPR bukan lembaga perwakilan rakyat tetapi lebih kepada "perusahaan" dimana anggotanya mencari keuntungan semata," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Nasional
    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Nasional
    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Nasional
    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com