JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja ke luar negeri yang dihelat tiga komisi dan satu alat kelengkapan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) selama masa reses tak kurang menghabiskan anggaran sebesar Rp12 miliar. Hal itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam siaran pers yang dikirim melalui surat elektronik, Sabtu (16/4/2011). Menurut catatan FITRA, komisi yang akan menggelar kunjungan adalah Komisi I, Komisi VIII, dan Komisi X.
"Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi 8 negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Ucok Sky Khadaffi.
Anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Prancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar. Adapun, anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke China dan Australia pada 17-24 April mencapai 1,4 miliar dengan rincian ke China Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke China dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-undang Fakir Miskin.
Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan China pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke China. Komisi X ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.
Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 miliar. Ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.
"Keberangkatan mereka (BURT) memilih AS dan Inggris seperti ingin merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR," kata Ucok.
Menurutnya, DPR telah menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain seperti memberi beasiswa 276 anak yang tidak mampu.
"Dari SD ke perguruan tinggi dengan alokasi anggaran Rp 12 miliar dibagi pagu beasiswa sebesar Rp 46 juta per anak," kata Ucok.
Oleh karena itu, FITRA meminta DPR berhenti melakukan kunjungan kerja yang dinilainya hanya menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan. "Kalau tidak, berarti DPR bukan lembaga perwakilan rakyat tetapi lebih kepada "perusahaan" dimana anggotanya mencari keuntungan semata," ujarnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.