"Plesiran" Reses, DPR Habiskan Rp12 M

Kompas.com - 17/04/2011, 07:59 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja ke luar negeri yang dihelat tiga komisi dan satu alat kelengkapan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) selama masa reses tak kurang menghabiskan anggaran sebesar Rp12 miliar. Hal itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam siaran pers yang dikirim melalui surat elektronik, Sabtu (16/4/2011). Menurut catatan FITRA, komisi yang akan menggelar kunjungan adalah Komisi I, Komisi VIII, dan Komisi X.

"Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi 8 negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Ucok Sky Khadaffi.

Anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Prancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar. Adapun, anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke China dan Australia pada 17-24 April mencapai 1,4 miliar dengan rincian ke China Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke China dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-undang Fakir Miskin.

Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan China pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke China. Komisi X ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.

Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 miliar. Ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.

"Keberangkatan mereka (BURT) memilih AS dan Inggris seperti ingin merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR," kata Ucok.

Menurutnya, DPR telah menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain seperti memberi beasiswa 276 anak yang tidak mampu.

"Dari SD ke perguruan tinggi dengan alokasi anggaran Rp 12 miliar dibagi pagu beasiswa sebesar Rp 46 juta per anak," kata Ucok.

Oleh karena itu, FITRA meminta DPR berhenti melakukan kunjungan kerja yang dinilainya hanya menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan. "Kalau tidak, berarti DPR bukan lembaga perwakilan rakyat tetapi lebih kepada "perusahaan" dimana anggotanya mencari keuntungan semata," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

    Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

    Nasional
    Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

    Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

    Nasional
    Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

    Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

    Nasional
    Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

    Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

    Nasional
    UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

    UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

    Nasional
    Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

    Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

    Nasional
    UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

    UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

    Nasional
    Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

    Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

    Nasional
    242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

    242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

    Nasional
    Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

    Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

    Nasional
    Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

    Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

    Nasional
    PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

    PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

    Nasional
    Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

    Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

    Nasional
    Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

    Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

    Nasional
    Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

    Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.