Bom di Masjid Bukan Pertama Kali

Kompas.com - 15/04/2011, 19:14 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menyatakan, bom bunuh diri di rumah ibadah umat Muslim, seperti di Masjid Adz Zikro yang terletak di Markas Polres Resor Kota Cirebon, bukan merupakan peristiwa baru. Menurutnya, serangan bom di masjid sebelumnya juga pernah dilakukan di Indonesia.

"Masjid diserang bukan hal baru. Dulu, kan, sudah pernah masjid diserang, seperti Masjid Istiqlal dan Masjid Syuhada di Yogyakarta," ungkap Noor Huda Ismail saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/4/2011). Kasus bom pernah terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta pada 19 April 1999. Selain itu, bom juga pernah terjadi di Masjid Syuhada Yogyakarta yang terjadi pada Desember 2010.

Namun, kedua tempat tersebut bukan bom bunuh diri. Bedanya, lanjut Noor Huda, kali ini bom yang terjadi di Cirebon berpola bom bunuh diri.

Noor merujuk bahwa modus pelaku pengeboman diduga mirip dengan jaringan-jaringan lama yang melakukan pengeboman dengan cara bom bunuh diri. Terutama, jaringan Al Qaeda yang sudah terkenal selama ini dengan pola merekrut relawan untuk melakukan bom bunuh diri.

"Kalau kita melihat tren jaringannya, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya pada peristiwa bom yang sudah lalu, ada tautan ideologi dengan Al Qaeda. Tapi saya tidak mengatakan ini Al Qaeda, hanya tautan ideologinya yang ada kemiripan dengan cara bom bunuh diri," imbuhnya.

Seperti yang diketahui, sebelum peristiwa bom bunuh di masjid itu, terjadi beberapa saksi melihat gerak-gerik pelaku bom bunuh diri mencurigakan sejak awal. Ia berpakaian serba hitam: celana hitam, kaus hitam, dan jaket hitam. Ia bahkan tampak menutup-nutupi sesuatu di balik jaket hitamnya. Saat sedang shalat Jumat itu, bom meledak.

Sementara identitas pelaku pengeboman belum diketahui. Jasad pelaku bom bunuh diri dibawa ke RS Polri Dr Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah dibawa sekitar pukul 16.23 WIB dari Mapolres Kota Cirebon.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Nasional
    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Nasional
    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Nasional
    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Nasional
    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Nasional
    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Nasional
    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    Nasional
    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Nasional
    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    Nasional
    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    Nasional
    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X