Masyarakat Harus Tetap Tenang...

Kompas.com - 15/04/2011, 18:59 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - PKS dan PKB meminta masyarakat tetap tenang dalam menanggapi aksi bom bunuh di Masjid Adz Zikro di kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, Jumat (15/4/2011) siang. Untuk itu, PKS dan PKB meminta proses hukum terus berlanjut untuk menyelesaikan persoalan ini dan masyarakat perlu mendukung dengan sikap tenang.

"PKS mengimbau masyarakat Cirebon untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq kepada Kompas.com, Jumat sore.

Mahfudz mengatakan, PKS mengecam keras aksi teror bom yang justru terjadi di rumah ibadah. Menurut anggota Komisi I DPR ini, perbuatan tersebut tidak bisa ditoleransi atas nama apa pun. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera bertindak.

"DPP PKS mendesak pihak kepolisian dan intelijen untuk mengusut kasus tersebut dengan segera dan mengungkap aktor-aktor pelaku dan para pihak yang terlibat," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen PKB Imam Nahrowi. PKB mendesak Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera membongkar jaringan pelaku bom di kompleks Polres Cirebon.

Menurut Nahrowi, aksi bom masa kini tak lagi hanya mengancam stabilitas dan keamanan nasional, tetapi sudah berani masuk ke area aparat penegak hukum yang sebenarnya bertugas mengamankan dan menertibkan masyarakat.

"Karenanya, DPP PKB minta kepada Kapolri untuk bertindak tegas, cepat, tega, dan berani membongkar dan mengkap otak utama teror ini. Bila Polri tidak mampu membongkar, maka jangan segan-segan minta bantuan kepada aparat TNI dan BIN. Kami juga meminta Presiden memberi peluang lebih besar kepada aparat intelijen untuk secara dini mendeteksi dan menangkap para teroris agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi," ungkapnya.

PKS dan PKB mengaku sangat berduka terhadap para korban luka berat dan luka ringan yang disebabkan ledakan tersebut.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

    Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

    Nasional
    Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Nasional
    Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

    Tower 4 RSD Wisma Atlet Resmi Beroperasi Hari Ini, Tersedia 1.546 Tempat Tidur

    Nasional
    MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

    MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

    Nasional
    Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

    Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

    Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

    Nasional
    Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

    Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

    Nasional
    KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

    KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

    Nasional
    Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

    Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

    Nasional
    MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

    MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

    Nasional
    Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

    Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

    Nasional
    Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

    Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

    Nasional
    Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

    Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

    Nasional
    Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

    Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

    Nasional
    Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

    Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X