Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Luar Negeri, Komisi I Minta Maaf

Kompas.com - 15/04/2011, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait perjalanan kunjungan kerja anggota Komisi I DPR ke lima negara selama seminggu. Hayono mengakui kesalahan anggota Dewan yang tidak terbuka sebelumnya dengan rencana kunjungan kerja tersebut.

"Memang, semestinya sebelum kami berangkat publik harusnya diberi tahu. Jangan sampai kunjungan kerja dilaporkan hanya setelahnya. Seharusnya ada di website. Saya minta maaf belum sampai berpikir begitu sebelumnya," kata Hayono di ruang tamu Komisi I DPR, Jumat (15/4/2011).

Politisi Demokrat itu berjanji ke depannya ia akan mendorong komisi untuk mengumumkan terlebih dahulu rencana kegiatan dewan, termasuk perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri di dalam situs resmi DPR. Dengan demikian, katanya, publik bisa mengetahui dan memahaminya.

"Sehingga bisa jelas dan bisa dikritisi agar tak jadi penafsiran berlebihan. Namun, saya tegaskan, kunjungan kerja Komisi I ini serius, jangan dimanfaatkan untuk jalan-jalan," katanya.

Anggota Komisi I DPR menggelar kunjungan kerja ke lima negara, yaitu Rusia, Turki, Amerika Serikat, Perancis, dan Italia. Hayono membantah rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan bahwa salah satu negara yang dikunjungi adalah Spanyol.

Menurut Hayono, yang benar adalah Italia. Itu juga sekaligus dijalani oleh rombongan anggota yang pergi ke Perancis. Sementara itu, Hayono akan memimpin perjalanan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com