Menkes Harus Patuhi Putusan MA

Kompas.com - 14/04/2011, 20:33 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan dan Institut Pertanian Bogor harus menghormati keputusan Mahkamah Agung untuk menyebutkan nama-nama susu yang dicurigai mengandung bakteri Enterobacter sakazakii. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan dan IPB untuk mematuhi aturan tersebut. Jika tidak, berarti ada pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan.

"Harus diumumkan dong. Keputusan MA kan agar itu (merek susu yang yang diduga terdapat bakteri) dibuka. Mahkamah Agung melindungi keadilan publik. Oleh karena itu, kita respons cepat agar Menteri Kesehatan dan IPB mengumumkan itu dan DPR juga mendesak," ungkap Suparman di Gedung Komisi Yudisial, Kamis (14/4/2011).

Suparman juga tidak menerima asumsi dari Kemkes yang menyatakan tidak memiliki data terkait merek-merek susu tersebut. "Tidak memiliki data bukan berarti pembelaan diri. Itu tidak bisa meringankan kesalahannya. Putusan pengadilan itu enggak boleh ada yang bantah," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, ada gugatan untuk membuka nama-nama produk susu yang diduga mengandung bakteri. Gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara David Tobing. Setelah melalui proses hukum yang panjang, IPB dan Kemkes menunggu putusan MA yang mengizinkan membuka data itu kepada publik. Namun, ketika MA mengeluarkan surat izin, baik Menkes maupun IPB sampai saat ini tetap belum memberikan informasi kepada publik. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X