KY Tambah 9 Posko Pemantau Peradilan

Kompas.com - 13/04/2011, 21:31 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) memutuskan menambah sembilan Posko Pemantauan Peradilan di sejumlah daerah di Indonesia guna mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan kejanggalan dalam proses peradilan yang mereka alami. Dalam siaran pers KY, Rabu (13/4/2011), sembilan posko tersebut di antaranya di Banda Aceh (Nangroe Aceh Darusalam), Padang (Sumatera Barat), Bandar Lampung (Lampung), dan Depok (untuk wilayah DKI Jakarta).

Adapun posko lainnya terdapat di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Palu (Sulawesi Tengah), dan Manado (Sulawesi Utara). Pembentukan sejumlah posko ini bekerja sama dengan unsur masyarakat sipil yang meliputi unsur LSM, kampus/perguruan tinggi, dan organisasi massa/kepemudaan (ormas/OKP).

Deklarasi sembilan posko itu akan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KY dan jejaring KY dari setiap daerah. Deklarasi tersebut juga akan menjadi satu rangkaian acara konsolidasi jejaring Komisi Yudisial, 13-15 April 2011 dengan tema "Mempermudah Akses Keadilan Melalui Posko Pemantauan Peradilan".  

Kegiatan konsolidasi jejaring ini merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh Biro/Pusat yang ada di KY. Pengelolaan posko dilaksanakan oleh Subbagian Pengembangan Jejaring Biro Investigasi dan Pengendalian Internal KY.

Sebelumnya, pada tahun 2009 Komisi Yudisial juga telah melakukan proyek rintisan (pilot project) dengan membentuk Posko Pemantauan Peradilan di sembilan daerah, yaitu Medan, Riau, Palembang, Surabaya, Samarinda, Makassar, Kendari, Denpasar dan Mataram. KY menilai, sembilan posko yang ada selama ini dianggap mampu menyinergikan unsur masyarakat sipil di daerah sehingga pada tahun 2011 ini dikembangkan menjadi 18 posko.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X