Presiden: Percayakan kepada Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat memercayakan sepenuhnya upaya penyelamatan 20 anak buah kapal MV Sinar Kudus yang dibajak di Somalia kepada pemerintah. Presiden mengatakan, saat ini pemerintah telah mempertimbangkan dan menyiapkan sejumlah opsi. Namun, tidak semua opsi dapat dijelaskan secara rinci kepada publik.

"Memang tidak semua opsi bisa kami jelaskan kepada publik. Mengapa? Ini menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang disandera, menyangkut keselamatan yang mengemban tugas tertentu untuk pembebasan kapal dan saudara-saudara kita," kata Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Presiden mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan adanya beberapa informasi yang tidak bisa dibuka ke arena publik. Informasi ini terkait dengan pertahanan, keamanan, atau operasi penegakan hukum, termasuk dalam rangka menghadapi kejahatan transnasional. Pada waktunya nanti, sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah, lembaga-lembaga terkait akan memberikan penjelasan kepada publik.

"Maka itu, saya minta pengertian saudara-saudara, insan pers, untuk benar-benar memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengemban tugas ini agar berhasil," kata Presiden.

Ditambahkan, sejak Maret-April ini, terdapat 41 kapal yang dibajak. Tak kurang 583 orang, termasuk 20 WNI, disandera. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, kemarin, juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi yang tak mungkin disampaikan kepada publik. Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan proses negosiasi yang pandai dan cermat dalam menyelesaikan kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus berikut 20 anak buah kapal warga negara Indonesia di Somalia.

"Presiden menekankan negosiasi yang pandai dan cermat sehingga bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Djoko mengatakan, begitu menerima laporan soal adanya penyanderaan, Presiden langsung menggelar rapat bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto, dan pejabat terkait lainnya.

"Di sana dirapatkan bagaimana kita menangani masalah upaya penyelamatan dan pembebasan WNI kita. Banyak opsi yang dipilih dan ditawarkan. Pada intinya, pemerintah akan memastikan penyelamatan WNI di kapal Sinar Kudus," kata Djoko.