Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tak Bisa Melarang

Kompas.com - 11/04/2011, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden tidak memiliki kapasitas untuk melarang kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,2 triliun. "Presiden hanya menyampaikan agar berhemat," kata Sudi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Terkait ajakan Presiden untuk melakukan optimasi dan efisiensi anggaran, Sudi mengatakan, dalam waktu dekat, hal tersebut akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden. "Saat ini dalam proses," ujarnya.

Seperti diwartakan, kader Partai Demokrat mengaku kecewa kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden tentang penghematan anggaran negara. Buktinya, DPR memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun.

Kekecewaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Jumat (8/4/2011). Pidato Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, adalah arahan supaya semua instansi pemerintah melakukan penghematan anggaran negara. Sebab, saat ini masih ada gedung milik pemerintah yang tak dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan gedung baru oleh instansi pemerintah sebaiknya ditunda, terutama jika belum mendesak. Apalagi untuk gedung yang masih menimbulkan permasalahan dan polemik, seperti gedung baru DPR.

Menurut Saan, seharusnya DPR dapat menerima sinyalemen dari Presiden Yudhoyono dengan menunda sementara pembangunan gedung baru. "Karena keputusannya tetap dilanjutkan, berarti DPR tak menangkap sinyal Presiden tentang penghematan anggaran," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR itu menyesalkan sikap pimpinan DPR yang terlalu menyederhanakan kesimpulan hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, dan pimpinan DPR, Kamis lalu. Seharusnya kesimpulan yang diambil tak sebatas jumlah fraksi yang setuju dan fraksi yang tidak setuju. Ada fraksi yang menyetujui pembangunan gedung baru disertai catatan.

"Seharusnya pimpinan DPR memformulasikan dahulu keinginan fraksi. Jangan menyimpulkan pembangunan gedung dilanjutkan karena tujuh fraksi setuju," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com