PBNU Lantik Pengganti Foke, Dukung SBY

Kompas.com - 10/04/2011, 23:26 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau semua pihak agar memberi kesempatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan tanggung jawabnya hingga 2014.

"Setelah itu, mari kita lakukan suksesi dengan fair, selanjutnya siapa yang dipercaya rakyat," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat melantik Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta di Jakarta, Minggu (10/4/2011) malam.

Ketua PWNU DKI Jakarta saat ini adalah Djan Faridz yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jakarta. Ia menggantikan Fauzi Bowo (Foke) yang menjabat menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 

Menurut dia, PBNU mendukung penuh kelangsungan pemerintahan Yudhoyono dan Wapres Boediono hingga 2014 atas dasar kepatuhan pada konstitusi dan proses demokrasi yang telah menjadi kesepakatan nasional.


"Kecuali jika Presiden benar-benar melakukan pelanggaran serius atas UUD 1945. Itu soal lain," kata Said Aqil dalam acara yang juga dihadiri Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Said Aqil berharap NU DKI dapat menjadi contoh bagi NU di provinsi lainnya. Menurutnya, dengan berposisi di ibukota, NU DKI memiliki peluang berkembang lebih besar dibanding NU di daerah lain, meskipun di sisi lain juga memiliki ancaman yang lebih besar.

Wakil Ketua Umum PBNU, As’ad Said Ali, menambahkan, wilayah Jakarta merupakan pintu masuk pertarungan ideologi di Indonesia. Oleh karena itu ia meminta kader-kader NU di Jakarta siap menghadapi tantangan sekaligus mempertahankan ajaran ahlusunnah wal jamaah yang menjadi nilai-nilai NU.

Ketua PWNU DKI Jakarta, Djan Faridz, berjanji akan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan NU di Jakarta, mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. "Semua potensi NU di Jakarta, nantinya akan kami himpun untuk kemajuan bersama," kata Djan Faridz.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X