Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Lantik Pengganti Foke, Dukung SBY

Kompas.com - 10/04/2011, 23:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau semua pihak agar memberi kesempatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan tanggung jawabnya hingga 2014.

"Setelah itu, mari kita lakukan suksesi dengan fair, selanjutnya siapa yang dipercaya rakyat," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat melantik Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta di Jakarta, Minggu (10/4/2011) malam.

Ketua PWNU DKI Jakarta saat ini adalah Djan Faridz yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jakarta. Ia menggantikan Fauzi Bowo (Foke) yang menjabat menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 

Menurut dia, PBNU mendukung penuh kelangsungan pemerintahan Yudhoyono dan Wapres Boediono hingga 2014 atas dasar kepatuhan pada konstitusi dan proses demokrasi yang telah menjadi kesepakatan nasional.

"Kecuali jika Presiden benar-benar melakukan pelanggaran serius atas UUD 1945. Itu soal lain," kata Said Aqil dalam acara yang juga dihadiri Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Said Aqil berharap NU DKI dapat menjadi contoh bagi NU di provinsi lainnya. Menurutnya, dengan berposisi di ibukota, NU DKI memiliki peluang berkembang lebih besar dibanding NU di daerah lain, meskipun di sisi lain juga memiliki ancaman yang lebih besar.

Wakil Ketua Umum PBNU, As’ad Said Ali, menambahkan, wilayah Jakarta merupakan pintu masuk pertarungan ideologi di Indonesia. Oleh karena itu ia meminta kader-kader NU di Jakarta siap menghadapi tantangan sekaligus mempertahankan ajaran ahlusunnah wal jamaah yang menjadi nilai-nilai NU.

Ketua PWNU DKI Jakarta, Djan Faridz, berjanji akan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan NU di Jakarta, mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. "Semua potensi NU di Jakarta, nantinya akan kami himpun untuk kemajuan bersama," kata Djan Faridz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com