Untung Ada Presiden Sjafruddin

Kompas.com - 10/04/2011, 11:25 WIB
EditorJodhi Yudono

Oleh Ikhwan Wahyudi

Sulit dibayangkan jika Sjafruddin Prawiranegara tidak berinisiatif mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), saat agresi militer Belanda ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, 19 Desember 1948, yang menyebabkan pemerintahan Indonesia nyaris tidak berfungsi.

Dalam kondisi tegang dan mencekam tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M Hatta yang ditangkap Belanda melakukan rapat kilat memutuskan mengirim kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara berisi mandat membentuk Pemerintahan Republik Darurat di Sumatera.

Sjafruddin yang sejak minggu ketiga November 1948 berada di Sumatera bersama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Mr TM Hasan kemudian bersepakat membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948, di Halaban, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, saat itu terjadi dialog Sjafruddin dengan TM Hasan yang saling menolak memutuskan siapa yang akan mejadi ketua PDRI.

Sjafruddin meminta TM Hasan yang menjadi ketua, namun menolak dan mengatakan Sjafruddin lebih tepat memimpin PDRI. Setelah saling tolak-menolak, akhirnya diputuskan Sjafruddin menjadi pemimpin PDRI.

"Coba bayangkan jika hal itu terjadi hari ini, pasti kita akan berebut, apalagi untuk jabatan sekaliber kepala negara, membayar pun kita pasti mau," kata Gamawan, saat membuka peringatan mengenang satu abad Sjafruddin Prawinegara di Istana Bung Hatta Bukitinggi, Sumbar, Sabtu (2/4/2011) lalu.

Namun, kata Gamawan, untuk jabatan strategis tersebut mereka saling tolak-menolak.

"Kiranya ini sebuah pelajaran tentang keikhlasan, yang bisa kita teladani, terutama bagi pemimpin saat ini," katanya.

Seusai agresi militer tersebut, Belanda mengira eksistensi Indonesia telah berakhir  dan posisi legal perwakilan RI di PBB bisa dipertanyakan. Namun, berkat PDRI, posisi Indonesia di PBB tidak bisa digugat.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X